Muarabeliti, Sumselupdate.com – Puluhan masssa yang tergabung dalam Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), menggelar aksi demonstrasi keprihatinan nasional. Dalam aksi tersebut massa mengajak semua melakukan tobat nasional, mengingat moral bangsa semakin memprihatinkan.
Koordinator GSUU Herman Sawiran menyampaikan, gerakan ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan yang terjadi. Menyangkut oknum-oknum penyelenggara negara baik pusat maupun daerah. Hampir semua lembaga yang ada.
Kondisi itu diperparah oknum pendidik sering tersangkut kasus asusila kepada siswa maupun siswi.
Oknum tersebut berperilaku tak senonoh, padahal jika dilihat dari disiplin ilmu dan kedudukannya cukup terhormat.
GSUU mendesak ketua DPRD dan anggota lebih memahami, mempelajari makna dan arti bahwa tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas. DPRD itu sebagai penjelmaan lidah rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat.
“Misalnya kasus perkebunan, ada perusahaan yang belum punya HGU tapi sudah beroperasi puluhan tahun,” ujarnya, Rabu (28/9/2016) saat orasi.
Dalam orasinya, Herman juga mendesak DPRD Mura prihatin menyikapi kondisi bangsa saat ini dalam lingkaran multi krisis. Jangan sampai terjerumus terkait pada kasus-kasus moral maupun kasus lainnya.
“Mengurangi kegiatan perjalanan dinas keluar kota seperti bimtek dan workshop. Sebab menurut catatan GSUU, wakil rakyat Mura sudah terlalu sering jalan-jalan keluar kota walaupun untuk kepentingan dinas mengingat kondisi keuangan daerah yang krisis,” paparnya.
Kemudian mendesak pimpinan DPRD Mura memperhatikan kedisiplinan seluruh anggota DPRD serta lebih peduli menyikapi keluhan-keluhan masyarakat di pelosok desa, terutama berkaitan dengan persoalan infrastruktur jalan, irigasi, jembatan serta sarana prasarana kesehatan.
Mendesak DPRD Mura duduk satu meja dengan bupati guna mencari solusi menyikapi keluhan masyarakat seperti harga karet murah, menekan perusahaan karet di mura lebih mengutamakan membeli karet lokal dengan harga tinggi.
“Mendukung Pemkab Mura yang telah melakukan asesmen atau uji kompetisi kepada para pejabat yang akan mengikuti lelang jabatan sebagai bentuk penilaian uji kemampuan ketika menempatkan para pejabat tidak terkesan asal-asalan,” tegasnya.
Mendesak bupati memberi penyadaran-penyadaran kepada semua jajaran dinas, badan dan kantor untuk menjalankan tugas selaku ASN dengan mengedepankan prilaku moral yang baik dan meningkatkan kedisiplinan selaku pengayom masyarakat serta memberi sanksi kepada oknum-oknum pejabat yang kedapatan melanggar disiplin kerja.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
