Baturaja, Sumselupdate.com – Entah apakah tidak paham aturan, atau memang ada unsur kesengajaan atau teledor, sehingga baru Selasa (15/5) DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) bermaksud menggelar paripurna intern dengan agenda menentukan sikap terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati OKU 2017.

Ironisnya lagi, rapat itu pun sempat molor beberapa jam. Awalnya diagendakan pukul 9.00, namun hingga menjelang pukul 12.00 rapat tak kunjung dimulai. Entah, apakah berlanjut atau tidak, belum terpantau lagi.

Terlepas dari itu semua, agenda paripurna LKPj Bupati OKU 2017 ini menjadi sorotan tajam dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD OKU.

Mengapa? Karena menurut Ketua Fraksi PAN, Mirza Gumay, penjadwalan sidang Paripurna LKPj Bupati OKU 2017 ini sudah terlalu lama.

Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007, dijelaskan bahwa LKPj akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengacu pada peraturan tersebut, kata Mirza, seharusnya paripurna LKPj ini digelar paling lambat di kisaran Maret 2018 tadi. “Namun kenyataannya sekarang sudah lebih dari 45 hari. Jadi batas 30 hari itu sudah lewat,” katanya.

Lebih jelasnya lagi, dalam pasal 23 ayat 6 berbunyi, bahwa apabila LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPj diterima DPRD.

Maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. “Entah apakah teledor atau bagaimana, tapi kami (Fraksi PAN,red) menduga, ini ada unsur kesengajaan,” cetus Mirza.

Mengapa di sengaja, Mirza tidak menjelaskan detail. Yang pasti menurut dia, kecil kemungkinannya jika unsur pimpinan lupa ataupun kemungkinan tidak faham terkait PP Nomor 3/ 2007 itu tadi.

“Tak mungkin pimpinan tidak membaca Peraturan Pemerintah ini. Kalau memang teledor atau memang tak tahu aturan itu, ya pastinya ada kegagalan pimpinan dalam mengagendakan sesuatu yang penting. Akibatnya ini sudah jauh dari molor, sudah pertengahan Mei,” tegas Mirza. (wid)