Fraksi Demokrat Sumsel: Setiap Daerah Menghadapi Kesulitan Besar Memenuhi Target PAD

Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam rapat paripurna XLVI di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (16/7/2018).

Palembang, Sumselupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel menggelar rapat paripurna XLVI dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (16/7/2018).

Rapat paripurna DPRD Sumsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan para undangan serta kepala dinas.

Read More

Ada sembilan fraksi melalui jurubicaranya menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi Partai PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Hanura, NasDem, dan Fraksi Partai PKS.

Seluruh fraksi mengapresiasi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017.

Fraksi Partai Demokrat melalui jurubicaranya Tri Aljadin, Spd mengatakan, pada masa mendatang, setiap daerah akan menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, pajak, dan lain-lainnya.

Kondisi ini menurut dia, berdampak kepada pemangkasan dan penghematan anggaran. Adapun bagi daerah yang memiliki SDA, otomatis bagi hasil yang mereka dapatkan menjadi turun sebagai konsekuensi apabila harga minyak rendah.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemerintah Provinsi sudah selayaknya mengambil langkah-langkah konkrit dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, kelembagaan pusat keuntungan (profit centre). Bertugas untuk mencari PAD, dalam artian bukan mencari laba yang sebesar-besarnya dan tidak pula harus mengalami kerugian; (BUMD, seperti Bank Pembangunan Daerah, PDAM, dan BUMD lainnya).

Kedua, kelembagaan pusat penerimaan (Revenue Centre). Bertugas menggali, mencari dan mengumpulkan penerimaan daerah dari dinas/instansi lainnya, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Metodenya melalui penerapan prinsip efnsiensi.

Ketiga, kelembagaan pusat biaya (expense centre). Bertugas meningkatkan pelayanan masyarakat dan menggali potensi daerah, bukan dituntut untuk memberikan kontribusi PAD yang sebesar-besarnya (Sekda, Sek-DPR, seluruh badan/kantor, dan  hampir seluruh Dinas).

Mengenai harga karet masih rendah, lanjut  Tri,  berdampak pada  perekonomian petani dan masyarakat menjadi terpuruk. Tentunya hal ini berdampak pada penerimaan pajak.

Maka dari itu, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemprov sumsel egera mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dengan mencari investor untuk membangun industri hilirisasi, selain memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah juga dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

“Hal lain yang tidak kalah pentingnya Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Wakil Gubernur Sumsel untuk senantiasa memantau pelaksanaan tindak Ianjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku,” katanya.

Berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya  suatu tatanan yang tertib yang diatur melalui produk hukum daerah.

“Fraksi kami berpendapat dan mengajak kita semua untuk bersepakat bahwa sejatinya kebijakan publik itu merupakan alat politik dari suatu negara, oleh sebab itu memperkuat negara harus diletakkan dalam skema yang jelas, memperkuat negara tidak berarti melemahkan masyarakat politik atau juga yang sering dikenal dalam istilah civil society, memperkuat negara haruslah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas negara untuk membangun dan juga memproduksi kebijakan publik yang unggul, dimana efek yang ditimbulkan dari suatu kebijakan berdampak terhadap berfungsinya peran negara untuk membentuk lingkungan atau sistem yang mendorong daya saing setiap aktor di dalamnya,” katanya.

Upaya di dalam memahami kebijakan publik sering kali berujung pada ketidakpastian didalam memahami kebijakan publik itu sendiri.

“Maka tidaklah mengherankan jika Fraksi kami menilai sesungguhnya kita seringkali dida!am pembelajaran dan praktik kebijakan publik seringkali terjebak dalam pemahaman kebijakan publik, dimana seharusnya,” katanya.

Sementara itu,  Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Hj Sumiati Kamal, Bsc  mengatakan, terkait dengan kinerja keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan realisasi APBD, pihaknya memberi apresiasi terhadap kinerja dari setiap instansi yang terkait dengan penggunaan anggaran.

“Terkait pencatatan aset Pemprov Sumsel, kita memberikan apresiasi terkait dengan peningkatan yang signifikan di dalam pencatatan asetnya,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, rapat paripurna dilanjutkan, Selasa (16/7) dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel. (syd)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.