DPRD Muaraenim Dukung Buruh Tolak UU Cipta Kerja

AKSI DEMO-Massa aksi menggelar orasi di halama DPRD Muaraenim, Selasa (13/10/2020).

Muaraenim, Sumselupdate.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), memberikan dukungannya terkait penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Penolakan itu disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Buruh Bersatu Muaraenim (FSBBM) Rahmansyah, SH, MH, dalam orasinya meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Muaraenim atas penolakan buruh terkait UU Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Muaraenim foto bersama dengan para buruh.

“Dewan merupakan wakil rakyat, maka itu kami dari buruh sebagai rakyat yang telah mempercayakan suara kami kepada para anggota dewan sekalian untuk memberikan dukungan penolakan terkait UU Omnibus Law,” ungkapnya.

Lanjut Rahmansyah, hak-hak buruh yang terdegradasi pada UU Cipta Kerja, yaitu Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, pesangon hilang dan penghargaan masa kerja tidak ada.

”UU ini sangatlah merugikan hak-hak para pekerja, karena itu kami melakukan aksi unjukrasa dengan harapan DPRD Muaraenim mendukung kami dan menolak pemberlakuan UU Omnibuslaw, dengan membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada DPR RI,” tegas Rahmansyah saat menggelar orasi di halaman Kantor DPRD Sumsel, Selasa (13/10/2020).

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, BSc, didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Muaraenim serta Komisi IV DPRD Muaraenim menyambut perwakilan peserta aksi tersebut di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muaraenim.

Dalam pertemuan itu Liono Basuki menyampaikan dukungannya atas penolakan yang dilakukan oleh FSBBM dan mereka bersedia menyampaikan aspirasi ini ke pusat.

“Kami dari DPRD Muaraenim mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh atas penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun perlu diketahui segala keputusan berada di pusat kota hanya menyampaikan penolakan ini sebagai bentuk dukungan ke pusat,” ujarnya.

Selanjutnya Kiki sapaan akrab Plt Ketua DPRD Muaraenim menambahkan, pihaknya akan menunjuk komisi terkait, yaitu Komisi IV untuk berangkat ke Jakarta guna mendampingi serta menyampaikan aspirasi ke pusat.

“Selain itu bentuk dukungan kita atas aspirasi kawan-kawan buruh hari ini. Kami dari DPRD Muaraenim melalui Komisi IV akan langsung berangkat menyampaikan aspirasi ini ke Komisi IX DPR RI beserta beberapa perwakilan dari kawan-kawan buruh,” pungkasnya.

Di akhir aksi itu, Plt Ketua DPRD Muaraenim menandatangani surat dukungan tersebut dan langsung dibacakan di hadapan massa yang berada di luar Gedung DPRD Muaraenim. (**)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.