Palembang, Sumselupdate.com – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Jumat (19/9), untuk meninjau langsung implementasi pelayanan administrasi hukum umum serta penegakan hukum.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja bersama sejumlah anggota komisi.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Setjen Kemenkumham RI, Ronald Lumbuun, menyambut baik kedatangan rombongan DPR. “Kehadiran Komisi XIII di Palembang adalah momentum penting memperkuat sinergi pusat dan daerah. Kami berharap dukungan DPR dapat meningkatkan kapasitas wilayah dalam menjawab tantangan pelayanan hukum dan penegakan hukum di era digital,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen jajarannya dalam meningkatkan layanan hukum bagi masyarakat. “Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang transparan, cepat, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap notaris dan badan hukum. Kunjungan ini menjadi dorongan bagi kami untuk semakin meningkatkan kualitas layanan,” jelasnya.
Ketua Tim Kunjungan, Dewi Asmara, menyampaikan apresiasi atas upaya Kanwil Kemenkumham Sumsel. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan hukum yang mudah, transparan, dan bebas dari pungli. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumsel. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pelayanan fidusia, pendaftaran perseroan terbatas, kewarganegaraan, pengawasan notaris, hingga pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui kunjungan ini, DPR RI menegaskan dukungan terhadap langkah Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam memperkuat pelayanan administrasi hukum sekaligus mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Sumatera Selatan.
(**)











