Surakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah Kota Surakarta menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (DJIH), Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum), Sekretariat Jenderal DPD RI, dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Kajian Anotasi Peraturan Perundang-undangan terkait UU HKPD di Kompleks Pemerintahan Kota Surakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan keahlian Pusperjakum Setjen DPD RI kepada Anggota DPD RI dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Melalui kegiatan ini, tim kajian menghimpun berbagai permasalahan, pengalaman, kebutuhan, dan masukan pemerintah daerah terkait implementasi UU HKPD.
Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan kajian yang selanjutnya disampaikan kepada Anggota DPD RI, khususnya Komite IV DPD RI yang membidangi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Kepala Bidang DJIH Pusperjakum Setjen DPD RI sekaligus Pimpinan Tim Kajian, Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Sekretaris Daerah beserta jajaran dan akademisi yang telah memberikan masukan dalam proses inventarisasi materi kajian.
Baca juga: Ketua DPD RI Dorong Bali Jadi Pelopor Gerakan Pilah Sampah Nasional
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar dan menghimpun sebanyak-banyaknya masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terhadap implementasi UU HKPD. Masukan tersebut menjadi bahan dalam proses pengolahan dan penyusunan kajian agar tidak hanya melihat aspek normatif regulasi, tetapi juga mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaannya,” ujar Syulfah.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, menyampaikan UU HKPD memiliki semangat yang baik karena memberikan ruang fiskal yang lebih luas kepada daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama menyelaraskan berbagai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Yang paling banyak ditanyakan di daerah adalah pendapatan, belanja, pembiayaan, sinkronisasi, serta harmonisasi hubungan keuangan pusat dan daerah,” ujar Budi.
Baca juga: TKI Jaksel Diduga Korban TPPO di Libya, DPD RI Surati Kemenlu
Kondisi ekonomi nasional dan dinamika global turut memengaruhi kondisi fiskal daerah, terutama daerah yang tidak memiliki basis sumber daya alam.
“Dampaknya terasa di daerah. Contohnya Kota Solo yang bergantung pada sektor jasa dan tidak memiliki SDA. Jika ekonomi nasional dan daerah tidak tumbuh, pendapatan daerah ikut tertekan. Jadi implementasi UU HKPD perlu memperhatikan kondisi fiskal daerah yang sebenarnya, bukan hanya kerangka hukumnya,” jelasnya.
Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan agar belanja guru dan tenaga kesehatan dikecualikan dari penghitungan mandatory spending sebesar 30 persen. Menurut pemerintah daerah, kedua kelompok tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan publik dasar yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Prof. Bimo Risky Samudro, menyampaikan perspektif akademik mengenai empat pilar utama implementasi UU HKPD, yakni penguatan local taxing power, penurunan ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
“Sebelum tahun 2022, hubungan keuangan pusat dan daerah lebih banyak difokuskan pada perimbangan dan transfer. Saat ini bergeser pada penguatan digitalisasi, sinergi data/BAS, evaluasi pendanaan, dan pengembangan instrumen pembiayaan,” jelas Bimo.
Dia juga menekankan keberhasilan implementasi UU HKPD tidak hanya ditentukan regulasi, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, kelembagaan, serta orientasi pada outcome. Menutup kegiatan, Syulfah menegaskan komitmen tim kajian untuk menyusun kajian secara objektif dan berbasis fakta di lapangan.
“Masukan dan aspirasi yang kami terima hari ini akan menjadi bahan penting untuk kami olah dan analisis lebih lanjut dalam penyusunan Kajian Anotasi HKPD. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Anggota DPD RI, khususnya Komite IV DPD RI,” tegas Syulfah. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
