Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Monitoring dan Penelaahan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun 2026, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Babel dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bang Bang, bersama jajaran pengelola keuangan dan pegawai terkait.
Kegiatan dibuka Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penerapan PIPK untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurut Sri Yusfini, PIPK merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap transaksi keuangan dicatat sesuai ketentuan, didukung dokumen yang lengkap, serta melalui proses identifikasi dan pengendalian risiko secara berkelanjutan.
Seluruh satuan kerja juga diminta melaksanakan tahapan penilaian PIPK sesuai jadwal dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan hasil evaluasi. Setiap kelemahan pengendalian yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur.
Penguatan koordinasi antara Tim Penerap, Tim Penilai, dan Tim Konsolidator turut menjadi perhatian. Sinergi ketiga tim tersebut diperlukan agar pelaksanaan PIPK berjalan efektif dan mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan Kementerian Hukum.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kementerian Hukum juga membahas persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pemeriksaan interim dijadwalkan mulai pada pekan berjalan, sedangkan pemeriksaan terinci direncanakan berlangsung pada awal 2027.
Sehubungan dengan hal itu, seluruh satuan kerja diminta memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung belanja, laporan keuangan, serta administrasi Barang Milik Negara (BMN).
Proses rekonsiliasi dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya juga menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran pemeriksaan BPK RI.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menegaskan bahwa penguatan pengendalian intern merupakan bagian penting dari komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Penerapan PIPK harus menjadi bagian dari budaya kerja yang mengedepankan ketelitian, kepatuhan, dan tanggung jawab. Seluruh jajaran perlu memastikan pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kaswo.
Ia juga mendorong seluruh pengelola keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal. Setiap hasil evaluasi perlu segera ditindaklanjuti guna meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan.
Melalui kegiatan monitoring dan penelaahan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen meningkatkan kualitas pengendalian intern, memperkuat tertib administrasi, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan Kementerian Hukum yang andal, transparan, dan akuntabel.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
