Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat sinergi lintas instansi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Salah satu langkah yang didorong adalah mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Antarinstansi Pencegahan TPPO dan TPPM Tahun 2026 di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema penguatan Desa Binaan Imigrasi, peran PIMPASA, dan penguatan Posbankum tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Junita Sitorus, serta perwakilan Polda Babel, Korem 045/Garuda Jaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Slamet Iman Santoso, menugaskan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ferry Yulianto, untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan peran strategis Kementerian Hukum dalam mendukung pencegahan TPPO dan TPPM melalui penguatan Desa Sadar Hukum serta optimalisasi Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberadaan Posbankum dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali potensi perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
Selain itu, peran paralegal, ketua RT/RW, dan aparatur pemerintahan desa perlu diperkuat agar mampu membantu masyarakat mengenali indikasi tindak pidana tersebut dan mendorong upaya pencegahan sejak dini.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menegaskan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.
“Pencegahan TPPO dan TPPM membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Melalui penguatan Posbankum dan peran paralegal di desa, kami berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mampu mengenali dan mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan manusia sejak dini,” ujar Kaswo.
Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Hukum, pemerintah desa, kepolisian, Dinas Sosial, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat sistem pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berharap penguatan Posbankum dan pembinaan hukum di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum serta memperkuat perlindungan terhadap potensi TPPO dan TPPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
