PALI, sumselupdate.com – Setelah kemarin tim evaluasi dari kementerian dalam negeri (Kemendagri) mendatangi Bumi Serepat Serasan, kali ini Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa RI, Prof. Ahmad Erani Yustika, MSc Phd yang mengunjungi Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Kamis (5/5).
Kunjungan Kerja Dirjen PPMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut dalam rangka evaluasi dana desa serta Persiapan Pendamping Desa dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten PALI.
Dalam kunjungannya, Prof. Ahmad Erani beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ir. H. Heri Amalindo, MM dan langsung menggelar dialog interaktif dengan unsur muspida Kabupaten PALI di Gedung Arsendora Komperta Pendopo, Kabupaten PALI.
Selepas itu, Dirjen dan rombongan langsung mengunjungi desa Semangus, desa perbatasan antara Kabupaten PALI dengan Kabupaten Musi Rawas.
Dalam sambutannya, Heri Amalindo mengharapkan kedatangan Dirjen PPMD Kemendes tersebut agar bisa menampung dan merealisasikan usulan-usulan yang disampaikan kepadanya.
“Kami harap, dengan kedatangan bapak dirjen di Bumi Serepat Serasan, bisa melihat langsung serta dapat membantu kami untuk membangun desa-desa yang ada di Kabupaten PALI,” tutur Heri.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ini juga menambahkan, semoga kabupaten PALI bisa menjadi percontohan bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada di Indonesia.
Sementara itu, Prof. Ahmad, Erani yustika, MSc Phd dalam paparannya dihadapan ratusan unsur muspida kabupaten PALI mengingatkan kepada kepala desa agar segera menyelesaikan RPJM desa serta laporan APBDes.
“650 juta sudah ditransfer untuk desa di Kabupaten PALI. Namun sebelum itu, selesaikan dulu kewajiban perangkat desa tersebut dari ADD sebelumnya. Insya Allah tahun depan, ADD setiap desa akan menjadi 1 M. Ini yang sedang kami perjuangkan di pemerintah pusat,” kata Ahmad Erani Yustika.
Selain itu, Ahmad Erani Yustika juga mengatakan bahwa perangkat desa harus mengerti data.
“Karena dengan data, maka diketahui prioritas pembangunan dan pemanfaatan dana desa. Program penentuan ADD tersebut haruslah melalui musyawarah desa (musdes). Dengan begitu, ADD tersebut bukan program pribadi kades, atau BPD, tetapi merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat desa,” sambung Ahmad Erani. (adj)
