Jakarta, Sumselupdate.com – Banjir yang melanda Kalimantan Selatan memicu sejumlah pertanyaan terkait penyebab banjir tersebut. Narasi yang beredar, banjir ini disebabkan oleh lahan hutan yang menipis dan pertambangan.
Dikutip dari laman situs Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa. Luas wilayah kurang lebih 3,9 juta hektar dimana 1,8 juta hektar berupa hutan dan 0,1 juta hektar adalah lahan gambut.
INCAS mencatat sejak tahun 2001 hingga 2012 luas lahan hutan mengalami pengurangan hingga penambahan.
Sementara itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) turut melakukan analisis terhadap penyebab banjir di Kalimantan Selatan.
LAPAN juga menganalisis perubahan penutup lahan di DAS Barito sebagai respon terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
“Analisis dilakukan menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020. Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi,” kata Koordinator Humas LAPAN Jasyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/1/2021) seperti dikutip dari detikcom.
Data itu, lanjut Jasyanto, menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar yaitu masing-masing menurun sebesar 13 ribu hektar, 116 ribu hektar, 146 ribu hektar dan 47 ribu hektar.
“Sebaliknya, terjadi perluasan area perkebunan yang cukup signifikan sebesar 219 ribu hektar. Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari,” ungkapnya.
Sedangkan untuk data luas lahan pertambangan per tahun 2020 diungkap oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel. Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi mengungkap bahwa ada 33% izin tambang di Kalsel.
“Kalsel dengan luas 3,7 juta Ha, ada 13 Kabupaten/Kota 50 persen Kalsel sudah dibebani ijin tambang (33 %) dan perkebunan kelapa sawit (17 %) belum HTI dan HPH,” kata Kisworo, Selasa (19/1/2021).
Sebelumnya, diberitakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan akan mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurut BNPB, perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyebab utama banjir itu.
“Untuk banjir tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir ya,” Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers di BNPB, Sabtu (16/1/2021). (adm3/dtc)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
