Dianggap Gerus Kewenangan KPI, UU Cipta Kerja Digugat Bos Radio di Gorontalo

Jakarta, Sumselupdate.com – Komisaris PT Radio Al-Adha Gorontalo, Herman Dambea, menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, UU itu bertentangan dengan konstitusi karena bisa menggerus kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Hal itu tertuang dalam permohonan Herman yang dilansir website MK, Senin (16/11/2020). Sebagai bos radio, Herman tidak setuju dengan nomenklatur Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yaitu Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“UU Cipta Kerja telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) menjadi Perizinan Berusaha,” kata Herman.

“Perubahan ini akan menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) seperti Pemohon yang memperoleh IPP dari dan berdasarkan syarat serta ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran,” ujar Herman.

Menurut Herman, perubahan nomenklatur perizinan dari IPP kepada Perizinan Berusaha, dapat memudahkan terjadinya perpindahan penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan IPP. Sebab, beralihnya kepemilikan dan penguasaan LPS dapat juga terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan yang menguasai LPS kepada orang atau badan hukum lain.

“Dalam arti, sebuah Lembaga Penyiaran seperti perusahaan media tempat pemohon berusaha dan bekerja, berpotensi besar untuk tidak mendapat izin penyiaran atau tidak diperpanjang izin penyiarannya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini sangat tidak demokratis dan mengebiri Lembaga Penyiaran dalam memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar yang diamanahkan oleh Pasal 28F UUD 1945,” papar Herman.

Selain itu, menurut Herman, dengan diubahnya Pasal 33 di atas, maka kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi tergerus. Padahal, kata Herman, KPI dinilai masih tepat dan tidak perlu dihapus.

“KPI sebagai representasi rakyat dalam hal penyiaran tetap Pemohon butuhkan dalam perizinan agar penilaian terhadap lembaga penyiaran (yang mengajukan izin maupun perpanjangan izin) dapat dilaksanakan secara independen dan adil,” cetus Herman.

Oleh sebab itu, Herman meminta pasal yang digugatnya haruslah ditafsirkan secara khusus.

“Pasal 33 UU Cipta Kerja dalam hal perizinan berusaha bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘bahwa Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah dari Pemerintah Pusat bersama-sama dengan KPI; dan bahwa Perizinan Berusaha yang dimaksud dilakukan untuk pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS, pembatasan cakupan wilayah siaran, dan pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content dan diversity of ownership,” kata Herman dalam petitumnya. (adm3/dtc)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.