Jakarta, Sumselupdate.com — Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, keberadaan Perppu Cipta Kerja dibutuhkan untuk kondisi makro ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.
“Saya berpendapat bahwa kebutuhan UU/ Perppu Ciptaker sangat dibutuhkan untuk kondisi makro ekonomi kita, terutama untuk pertumbuhan di jangka menengah dan panjang,“ tegas Riefky di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Kondisi perekonomian Indonesia dalam waktu dekat, cukup prudent, dan bahkan bisa dibilang akan lolos dari perlambatan ekonomi dunia. Namun untuk jangka panjang, perlu ada mitigasi dari pemerintah salah satunya dengan penerbitan Perppu Ciptaker.
“Kita tahu misalnya dari isu ketenagakerjaan kita ini relatif tidak kompetitif baik dari skill lalu tingkat upah serta birokrasinya. UU/Perppu Ciptaker bertujuan memudahkan segala proses tersebut dan membuat pasar tenaga kerja kita lebih kompetitif agar penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi bisa lebih didorong ke de pan,” jelas Riefky.
Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas mengatakan, mayoritas publik 61,3 persen responden menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mendesak.
Aspirasi tersebut seharusnya tetap diperhatikan pemerintah. Karena itu Riefky mengingatkan, Perppu ciptaker perlu dilihat implementasinya agar tetap sesuai dengan tujuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lembaga moneter dunia IMF menyebut Indonesia adalah titik terang di tengah awan hitam perekonomian dunia. Bahkan managing director IMF menegaskan, Indonesia adalah the bright side in the dark.
“Nah, tentu Indonesia berharap karena kita punya resiliensi selama penanganan pandemi Covid-19, kita berharap punya resiliensi di tahun 2023 ini. Indonesia the bright side di tengah awan gelap,” ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Diperkirakan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh positif di 2023, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di level 5,3%.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan tidak memenuhi unsur keterdesakan kondisi ekonomi untuk syarat terbitnya sebuah Perppu.
“Secara prasyarat kondisi ekonomi justru kontradiktif terhadap pernyataan pemerintah sendiri yang masih optimis perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terkendali pada tahun 2023,” jelasnya.
Menurut Suroto, isi perppu dan aturan turunannya justru lebih banyak menguntungkan kepentingan elite bisnis nasional. Adanya upaya mengedepankan model pendekatan resiko (risking approach) ketimbang pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam perizinan bisnis tambang, perkebunan, maupun pabrikasi.
“Saat ini komoditi ekstraktif seperti batu bara, sawit, nikel dan lain lain sedang jadi primadona dunia karena krisis energi akibat perang Ukraina dan juga karena lonjakan kebutuhan. Harganya sedang tinggi dan sepertinya akan bertahan cukup lama. Para oligarki sedang memainkan hal ini,” tambahnya.
Dikatakan Suroto, Perppu Ciptaker merupakan rompi pengaman para elite agar terhindar dari syarat analisis dampak lingkungan, kesulitan perizinan, dan juga masalah tanggungan sosial perusahaan lainnya.
“Para elite pebisnis nasional memegang kendali kekuasaan dan bahkan menguasai parlemen. Motivasi besarnya ada di situ. Mskanya presiden pun tak mampu menolak kemauan mereka untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional menjadi Perppu,” tuturnya.
Suroto menambahkan, ada satu lagi aturan yang dinilai bermasalah yakni UU Omnibus Law Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK).
UU itu dinilai tidak sesuai tujuan untuk membangun protokol mitigasi resiko dalam hadapi krisis keuangan dan ekonomi serta pengembangan investasi di sektor keuangan.
“Perppu Cipta Kerja dan UU Omnibus Law PPSK merupakan paket lengkap penguasaan ekonomi oleh elite politik dan elite kaya di sektor riil dan sektor keuangan,” paparnya.(duk)











