Dewan Sahkan Empat Raperda

Suasana Rapat DPRD Mura
Muara‎beliti, Sumselupdate.com – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masing-masing perubahan Raperda No 4 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, RPJMD 2016-2021, Raperda APBD 2015, Pencabutan Raperda Pengelolaan Pertambangan dan Mineral disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam penandatangan kesepakatan yang dilakukan eksekutif dan legislatif, dalam rapat paripurna, kemarin.
Namun, sebelum disepakati pengesahan tersebut masing-masing juru bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) I dan II membacakan saran dan masukan untuk eksekutif. Untuk pansus I dibacakan M Perdi Hendriawan sedangkan Pansus II dibacakan Ramanda Dwi Putra.
Jubir Pansus I, M Perdi Hendriawan, mengatakan meminta dampak dan manfaat dari pengesahan Raperda tersebut dapat dirasakan masyarakat bawah. Selain meminta, dia juga menghimbau agar program disesuaikan dengan proyeksi anggaran yang ada, jangan sampai tak maksimal. Dengan alasan terkendala dana.
Kemudian menghadapi pasar bebas MEA, RPJMD sudah sesuai dengan RT/RT, dapat menyediakan tenaga penyuluh yang handal.
Meminta dalam program lima tahun ke depan, pemkab memperhatikan pembangunan infrastruktur yang sangat tertinggal, tujuannya untuk menekan tindak kriminal.
“Diharapkan lima tahun ke depan PAD dari pajak dan retribusi harus lebih besar dari tahun sebelumnya,” pintanya.
Kemudian masalah tapal batas harus segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan polemik, agar wilayah Mura tak dicaplok daerah lain.
Pemerintah juga diharapkan memperhatikan jalan di transmigrasi sangat buruk. Pelayanan kesehatan lima tahun ke depan agar pemkab melakukan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Terkhusus mempersiapkan tenaga dokter dan medis.
Di tempat yang sama, Jubir pansus II, Ramanda Dwi Putra, meminta eksekutif membuat program yang dapat meningkatkan PAD, terkhusus pajak dari hiburan dan reklame. Karena dari dua sektor ini pajaknya sangat rendah. 
“Untuk dinkes, harus memperhatikan kekurangan bidan desa. Sedangkan Diknas harus melakukan pengawasan ketat terhadap guru,”pintanya.
Sementara itu, Wabup, Hj Suwarti, mengatakan dengan disahkannya empat Raperda tadi menandakan kerjasama dan koordinasi mengutamakan kemitraan yang baik untuk pembangunan di Mura.
“Ucapan terima kasih kepada dewan yang sudah menyampaikan laporan pansus dewan. Suatu kebijakan yang telah mendahulukan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Ain)
Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.