Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar aksi demonstrasi di kantor Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel).
Massa PKS mendesak Bawaslu Sumsel dan jajaran untuk memproses dugaan kecurangan rekapitulasi Pileg di KPUD Empat Lawang dan PPK Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Selasa (7/5/2019).
Diiringi beberapa sepeda motor dan mobil pick up dan dilengkapi alat pengeras suara, massa yang dikomandoi Wakil Ketua DPW PKS Sumsel Askweni melakukan orasi menyuarakan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu di Empatlawang dan PPK Talangkelapa Banyuasin.
Selama aksi, massa dikawal aparat kepolisian dan TNI. Massa tertahan di jalanan OPI menuju kantor Bawaslu Sumsel, sehingga petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalur kanan. Pagar Kantor Bawaslu ditutup dan dijaga petugas.
Askweni, Wakil Ketua DPW PKS dalam orasinya mendesak Bawaslu Sumsel memproses kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Sumsel baik tingkat TPS, Desa, PPK, dan KPU.
“Banyak kecurangan yang terjadi di Sumsel secara terstruktur, sistimatis, dan massive. Kecurangan terjadi di Kabupaten Empat Lawang di mana hampir semua PPK di mana suara partai berubah, ada partai suaranya berkurang, ada partai suaranya bertambah,” ungkapnya.
Karena kecurangan itu, dilanjutkan Asweni, PKS yang dipastikan mendapatkan kursi DPR RI di dapil Sumsel II hampir hilang.
Selain itu, kursi PKS untuk DPRD Sumsel di dapil Empat Lawang harus tereliminasi karena adanya penggelembungan suara partai lain.
“Kita tidak bisa diam lebih baik kita mati daripada Indonesia ini ditegakkan dengan kecurangan dan ketidakadilan, tidak ada gunanya kita hidup di NKRI ini kalau semua kecurangan, kezaliman sudah terjadi di mana kita tidak akan meninggalkan generasi yang tertindas. Rakyat yang sengsara, orang yang kuat semena-mena, hukum dilanggar, undang-undang dilecehkan. Kita tidak mau seperti itu, kami akan terdepan untuk menegakkan keadilan,” katanya.
Sedangkan dugaan kecurangan di PPK Talang Kelapa Banyuasin, diungkapkan Asweni, harus ditindaklanjuti Bawaslu Sumsel karena ada penggelembungan suara pada caleg dan partai tertentu.
“Di PPK Talang Kelapa, DA 1 yang merupakan rekap PPK banyak versi hingga dua sampai tiga versi, malah C1 ada yang dihilangkan. Kami meminta Bawaslu untuk memproses DA1 tidak sesuai dengan C1 kita baik untuk DPR RI dan Provinsi di Empat Lawang maupun di PPK Talang Kelapa Banyuasin. Penggelembungan luar biasa puluhan ribu suara. Soal partai yang bermain kami tidak mau sebut. Kami menjaga kode etik. Cukup Bawaslu yang tahu,” kata Askweni yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel.
Perwakilan pendemo akhirnya diterima Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, ST, MM didampingi pimpinan lainnya Iwan Ardiansyah, Junaidi, dan Plh Kasek Bawaslu Karlisun.
“Kami menerima secara terbuka dari jajaran PKS. PKS sudah memasukkan laporannya. Kami secepatnya akan memproses dan memeriksa alat bukti. Persidangannya terbuka. Kecurangannya ada perbedaan hasil TPS dengan kecamatan. Kami sudah minta PKS melengkapi C1 dan DA1 ada sampling setiap kecamatan. Kami akan jadi penengah dan memutuskannya dan putusan kami nanti harus dijalankan,” katanya.
Mestinya, kata Iin, ketika ada perbedaan. Dibuka C1 plano. Kalau masih diadakan PSU maksimal 5 hari setelahnya. Inilah yang sering tidak diindahkan permintaan saksi.
“Ke depannya akan jadi pelajaran kita semua. Sanksinya perbaikan prosedur. Kalau terbukti tidak melakukan prosedur kita akan minta buka C1 plano. Teguran bahkan DKPP terkait kode etik,” katanya. (mor)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
