Palembang, sumselupdate.com – Ada perbedaan data terkait jagung impor, Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku akan menelusuri adanya perbedaan data antara data yang tercatat di BPS dengan yang dimiliki kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Langkah BPS ini merespon kabar yang beredar terkait disparitas yang jauh antara data impor jagung yang disebut oleh Calon Presiden 01, Joko Widodo, yang menyebutkan data impor jagung terakhir sebesar 180.000 ton sementara data yang tercatat di BPS sebesar 737,22 ribu ton.
Jokowi mengaku bahwa data impor jagung yang dimilikinya berasal dari Kementerian terkait.
Kepala BPS RI, DR Suhariyanto, mengatakan, data ekspor impor secara rutin dirilis BPS setiap tanggal 15 setiap bulannya. Data neraca perdagangan dihimpun BPS dari berbagai sumber seperti Bea Cukai, BI dan Kementerian Keuangan sesuai MoU yang dijalin BPS dengan ketiga instansi tersebut.
Khusus untuk impor jagung, data yang dimiliki BPS mencakup seluruh jenis jagung baik untuk makanan ataupun pakan ternak.
“Kemungkinan yang disebut Pak Jokowi itu 180.000 ton itu untuk jagung pakan ternak. Pastinya saya tidak tahu, mungkin itu perlu konfirmasi ke Kementerian Pertanian,” ujar Suhariyanto saat menghadiri Rapim BPS Tingkat Provinsi Se-Indonesia di Palembang, Selasa (19/2/2019).
Menurut Suharyanto, data yang dimiliki Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan seharusnya tidak berbeda dengan data yang dimiliki oleh BPS. Terkait adanya perbedaan data, Suhariyanto menolak untuk memberikan komentar lebih jauh sebelum melakukan kroscek dengan kementerian terkait.
“Terkait ada selisih data, tentu saya harus telusuri dulu yang dimaksud 180.000 ton itu maksudnya apa dan sumbernya dari mana. Bisa saja kita mengatakan hal yang sama tapi konsep dan definisinya berbeda,” tutupnya. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
