Jakarta, sumselupdate.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada hasil audit Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini menjadi catatan buat Menteri Kooordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan lantaran KKP merupakan salah satu kementerian di bawah koordinasi Luhut.
Hari ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) bersama 3 kementerian di bawahnya pun menerima Laporan Hasil Keuangan (LHP) dari BPK. Setiap menteri datang, kecuali Susi, yang kali ini diwakili Irjen KKP Muhammad Yusuf.
Saat memberi pidato dalam acara tersebut, Luhut berpesan kepada Susi agar lebih responsif terhadap temuan-temuan BPK terkait laporan keuangan KKP.
“Tadi di KKP saya minta tolong sama Pak Irjen sampaikan sama Bu Menteri, kita dengarin mereka (BPK). Kita harus belajar mendengar, mau mendengar,” kata Luhut di Kantor BPPT II, Jakarta, Rabu (6/6/2018) seperti dikutip dari detikcom.
“Kesalahan kita kadang-kadang, kalau kita sudah duduk di kursi kekuasaan suka lupa mendengar,” sambungnya.
Kepada Yusuf, Luhut berharap laporan keuangan KKP untuk ke depannya bisa lebih baik. Apalagi dia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Juga nanti saya minta Pak Irjen, kan bapak pengalaman di PPATK. Saya mohon tunjukkan ketelitian PPATK yang anda dulu buat waktu saya Menko Polhukam, kan bagus sekali. Saya mohon nanti supaya main di situ dan dibantu para dirjennya,” tambah Luhut.
Anggota IV BPK Rizal Djalil, di tempat yang sama juga berpesan agar seluruh elemen di KKP berperan serta untuk menciptakan laporan keuangan yang baik.
“Kami siap untuk memaparkan ini dan membantu KKP untuk masa masa yang akan datang dengan catatan Pak Irjen saja tidak cukup, harus dibantu oleh sekjen, harus dibantu oleh dirjen, harus dibantu oleh para pembuat komitmen,” tambah Rizal. (adm3/dtc)
