Laporan: Diaz Erlangga
Palembang, Sumselupdate.com – Buntut kekecewaan dari 18 PAC PPP Palembang setelah sebelumnya sempat dinonaktifkan di kepengurusan yang baru namun dipulihkan lagi oleh Mahkamah Partai, kini masuk meja hijau.
Dimana ke-13 dari 18 ketua PAC PPP Palembang itu mengajukan gugatan ke PN Palembang Klas 1 A Khusus itu dilakukan lantaran putusan mahkamah partai yang memulihkan status mereka sebagai pengurus anak cabang partai namun tak dijalan oleh DPC PPP Palembang, DPW PPP Sumsel dan DPP PPP itu sendiri.
Sidang perdana gugatan perdata terkait keputusan pemecatan ke-18 Ketua PAC PPP se-Kota Palembang dipimpin hakim ketua Agung Ciptoadi, SH, MH.
Namun sidang itu ditunda, lantaran perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP selaku tergugat III tidak hadir karena belum menerima relaas (panggilan sidang) ketua majelis hakim. Dan diagendakan ulang pada 17 Juli 2023 mendatang.
“Sidang ditunda karena tergugat dari DPP PPP tidak hadir lantaran belum menerima relaas dari pengadilan. Sementara, tergugat satu DPC PPP hadir, serta tergugat kedua DPW PPP meski sudah menerima relaas tapi tidak hadir,” ungkap kuasa hukum ke-18 PAC PPP Kota Palembang, Bima M Rizki,SH,MH usai persidangan, Senin (12/6).
Sementara salah satu penggugat, Burhanuddin Ketua PAC PPP Gandus menjelaskan alasan pihaknya melakukan gugatan perdata itu lantaran ketiga tergugat itu tak menjalankan keputusan yang telah dibuat Mahkamah Partai.
Dimana dalam putusan mahkamah partai ini berbunyi membatalkan SK DPP PPP yang menunjuk Muhammad Sulaiman,SH sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang pasca ditinggalkan oleh Syarifah Shahab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Palembang yang mengundurkan diri.
“Selama dua tahun ini kami berjuang dan mahkamah partai mengabulkan tuntutan kami agar di rehabilitasi sekaligus duduk sebagai ketua PAC. Tapi, nyataya baik DPP, DPW bahkan DPC PPP tak kunjung melaksanakan putusan mahkamah partai,” keluh Burhanuddin.
Terpisah kuasa hukum DPC PPP Kota Palembang selaku tergugat I, Roy Lifriandi,SH mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait materi pokok gugatan.
“Nanti akan kita pelajari terlebih dulu gugatannya dengan klien kami, kalau saat ini belum bisa berkomentar banyak dulu,” terang Roy saat dikonfirmasi.
Diberitakan sebelumnya, 18 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kota Palembang kembali menuntut untuk diaktifkan kembali usai sempat dicopot oleh pengurus DPC PPP Palembang.
Ke- 18 PAC PPP Kota Palembang ini menyoroti penunjukan M Sulaiman sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang tidak sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di PPP.
Juru bicara 18 PAC PPP se-Kota Palembang, Abdul Heri, SPd, Senin (13/2/2023), mengatakan, penunjukan M Sulaiman dipertanyakan lantaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta yang sebelumnya diduduki anak Haji Lulung yakni Guruh Tirta Lunggana, secara tiba-tiba mendadak dilengserkan.
Menurut Abdul Heri, secara kasuistik apa yang terjadi pada kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta, mereka anggap sama dengan yang terjadi pada DPC PPP Kota Palembang.
“Guruh Tirta Lunggana ditunjuk DPP PPP menjadi Ketua DPW PPP tanpa adanya pemilihan, dan berujung dianulir DPP PPP. Hal yang sama juga terjadi di M Sulaiman yang ditunjuk DPP PPP menjadi Ketua DPC PPP Kota Palembang menggantikan Syarifah Shahab yang tak kunjung melaksanakan amanat untuk melaksanakan muscab DPC PPP Kota Palembang,” ujar Abdul Heri.
Abdul Heri menegaskan penunjukan Sulaiman atas dasar surat mantan Ketua Umum DPP PPP yakni Suharso Monoarfa dinilai tidak sesuai dengan aturan partai.
Hal itu juga lantaran penunjukan terhadap Sulaiman dikatakan Abdul Heri tidak melibatkan 18 PAC PPP Palembang baik rembuk maupun musyawarah partai.
Apalagi kata Abdul Heri, status dari Sulaiman masih baru di lingkup partai PPP, sebab sebelum menjabat sebagai Ketua DPC PPP Palembang, Sulaiman diketahui sebagai pengurus DPD Partai Gerindra Sumsel dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi Ketua DPC.
“Sama halnya dengan organisasi politik yang lain, di PPP ini ada aturan untuk bisa ditunjuk atau mengajukan diri menjadi Ketua DPC tidak bisa serta merta. Haruslah berjenjang, bukan ujug-ujug masuk partai tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua. Itu jelas menyalahi dan mencoreng citra partai, terutama PPP sebagai salah satu parpol tertua di republik ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Doni Mustofa yang merupakan kader senior DPC PPP Kota Palembang.
Ia mengaku dalam memperjuangkan hak dari PAC PPP Palembang 2022, pihaknya sempat berkomunikasi dengan salah satu Waketum DPP PPP, Rusli Effendi yang ternyata mereka juga tidak mengetahui dan sama sekali tak menerima laporan terkait polemik yang terjadi di DPC PPP Kota Palembang ini.
“Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mendorong agar DPP PPP untuk mengambil sikap. Karena jika hal ini dibiarkan ada orang luar yang coba mengobok-obok PPP ini berdampak terhadap partai ini kian terpuruk terlebih ini jelang pemilu legislatif yang sudah di depan mata,” tegasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terkait penolakan 18 PAC PPP Kota Palembang yang sebelumnya telah dipecat, Ketua DPC PPP Kota Palembang, M Sulaiman, SH mengaku penunjukannya sebagai Ketua DPC PPP Palembang telah sesuai dengan AD/ART.
“Penunjukkan saya sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang telah sesuai AD/ART. Yakni ditunjuk oleh formatur, prosesnya juga berjalan sesuai aturan,” tegas Sulaiman.
Diapun menegaskan apa yang terjadi pada DPW PPP DKI Jakarta sangat berbeda dengan yang terjadi di DPC PPP Kota Palembang.
Maka dari itu, dia mempersilahkan untuk mempertanyakan hal itu ke DPP PPP atau DPW PPP Sumsel.
“Sekarang seluruh tahapan verifikasi telah berjalan dan kita tengah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Jika memang cinta PPP, mari bergandengan tangan membesarkan dan memenangkan PPP di Pileg mendatang. Karena PPP tidak akan besar dengan perjuangan saya sendiri tanpa dukungan dari segenap fungsionaris dan simpatisan PPP,” harap Sulaiman saat dikonfirmasi melalui sambungan ponsel. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
