Laporan: Diaz Erlangga
Palembang, Sumselupdate.com – Duduk perkara M Sulaiman, SH yang dilakukan penunjukan langsung sebagai Ketua DPC PPP periode 2021-2026 Palembang, kembali mencuat.
Ini setelah 18 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kota Palembang kembali menuntut untuk diaktifkan kembali usai sempat dicopot oleh pengurus DPC PPP Palembang.
Ke- 18 PAC PPP Kota Palembang ini menyoroti penunjukan M Sulaiman sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang tidak sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di PPP.
Juru bicara 18 PAC PPP se-Kota Palembang, Abdul Heri, SPd, Senin (13/2/2023), mengatakan, penunjukan M Sulaiman dipertanyakan lantaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta yang sebelumnya diduduki anak Haji Lulung yakni Guruh Tirta Lunggana, secara tiba-tiba mendadak dilengserkan.
Menurut Abdul Heri, secara kasuistik apa yang terjadi pada kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta, mereka anggap sama dengan yang terjadi pada DPC PPP Kota Palembang.
“Guruh Tirta Lunggana ditunjuk DPP PPP menjadi Ketua DPW PPP tanpa adanya pemilihan, dan berujung dianulir DPP PPP. Hal yang sama juga terjadi di M Sulaiman yang ditunjuk DPP PPP menjadi Ketua DPC PPP Kota Palembang menggantikan Syarifah Shahab yang tak kunjung melaksanakan amanat untuk melaksanakan muscab DPC PPP Kota Palembang,” ujar Abdul Heri.
Abdul Heri menegaskan penunjukan Sulaiman atas dasar surat mantan Ketua Umum DPP PPP yakni Suharso Monoarfa dinilai tidak sesuai dengan aturan partai.
Hal itu juga lantaran penunjukan terhadap Sulaiman dikatakan Abdul Heri tidak melibatkan 18 PAC PPP Palembang baik rembuk maupun musyawarah partai.
Apalagi kata Abdul Heri, status dari Sulaiman masih baru di lingkup partai PPP, sebab sebelum menjabat sebagai Ketua DPC PPP Palembang, Sulaiman diketahui sebagai pengurus DPD Partai Gerindra Sumsel dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi Ketua DPC.
“Sama halnya dengan organisasi politik yang lain, di PPP ini ada aturan untuk bisa ditunjuk atau mengajukan diri menjadi Ketua DPC tidak bisa serta merta. Haruslah berjenjang, bukan ujug-ujug masuk partai tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua. Itu jelas menyalahi dan mencoreng citra partai, terutama PPP sebagai salah satu parpol tertua di republik ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Doni Mustofa yang merupakan kader senior DPC PPP Kota Palembang.
Ia mengaku dalam memperjuangkan hak dari PAC PPP Palembang 2022, pihaknya sempat berkomunikasi dengan salah satu Waketum DPP PPP, Rusli Effendi yang ternyata mereka juga tidak mengetahui dan sama sekali tak menerima laporan terkait polemik yang terjadi di DPC PPP Kota Palembang ini.
“Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mendorong agar DPP PPP untuk mengambil sikap. Karena jika hal ini dibiarkan ada orang luar yang coba mengobok-obok PPP ini berdampak terhadap partai ini kian terpuruk terlebih ini jelang pemilu legislatif yang sudah di depan mata,” tegasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terkait penolakan 18 PAC PPP Kota Palembang yang sebelumnya telah dipecat, Ketua DPC PPP Kota Palembang, M Sulaiman, SH mengaku penunjukannya sebagai Ketua DPC PPP Palembang telah sesuai dengan AD/ART.
“Penunjukkan saya sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang telah sesuai AD/ART. Yakni ditunjuk oleh formatur, prosesnya juga berjalan sesuai aturan,” tegas Sulaiman.
Diapun menegaskan apa yang terjadi pada DPW PPP DKI Jakarta sangat berbeda dengan yang terjadi di DPC PPP Kota Palembang.
Maka dari itu, dia mempersilahkan untuk mempertanyakan hal itu ke DPP PPP atau DPW PPP Sumsel.
“Sekarang seluruh tahapan verifikasi telah berjalan dan kita tengah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Jika memang cinta PPP, mari bergandengan tangan membesarkan dan memenangkan PPP di Pileg mendatang. Karena PPP tidak akan besar dengan perjuangan saya sendiri tanpa dukungan dari segenap fungsionaris dan simpatisan PPP,” harap Sulaiman saat dikonfirmasi melalui sambungan ponsel. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
