Jakarta, Sumselupdate.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan Rp 3,8 triliun dan siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 96,68 persen dari total pagu senilai Rp 4 triliun.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, seperti keterangan tertulis yang disampaikan BNPB, Rabu (13/11/2019).

Doni mengatakan DSP sebesar Rp 4 triliun telah disalurkan Rp 3,87 triliun namun sebagian masih dalam tahap proses penyelesaian administrasi keuangan.

BNPB mencatat penggunaan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ada enam provinsi yang menjadi prioritas yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Dana untuk penanganan karhutla ini mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, DSP juga dialokasikan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan sejumlah catatan terkait penanggulangan bencana pada 2020.

Di antaranya penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya untuk penanggulangan bencana yang besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami dan banjir akibat musim penghujan.

Selain itu, BNPB juga diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan meningkatkan pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan pesantren dan stakeholders yang lain.

Sedangkan terkait realisasi anggaran penanggulangan bencana pada 2019 mencapai Rp 3,2 triliun dari pagu dana akhir sebesar Rp 4,8 triliun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp 1,6 triliun.

“Realisasi anggaran ini belum maksimal dikarenakan adanya keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana,” demikian keterangan yang disampaikan BNPB.

Pagu anggaran BNPB pada 2020 sebesar Rp 700 miliar yang terdiri dari tiga program. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 213 miliar.

Kedua, program penanggulangan bencana Rp 478 miliar. Ketiga, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp 8,9 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk DSP yang dialokasikan sebesar Rp 4 triliun. (adm3/dtc)