Jakarta, Sumselupdate.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya.
Kunker tersebut menggelar pertemuan terhadap Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Deputi Keuangan, dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, PT Aneka Tambang (Antam), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT ITDC (Persero) selaku perusahaan pengembang pariwisata di Indonesia, guna membahas penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan badan/lembaga lain.
Wahyu mengatakan, BAKN DPR berupaya menggali masukan dan informasi terkait realisasi penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN penerima selama tahun 2015-2018.
Menurut Wahyu, realisasi penyaluran PMN kepada BUMN penerima selama tahun 2015-2018 adalah Rp88,57 triliun.
Dengan perincian penyaluran pada 5 program prioritas nasional yaitu Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp65,91 triliun, Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10, 67 triliun, Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun, Program Industri Pertahanan dan Keamanan, Rp2,60 triliun, serta Program Kemandirian Ekonomi Nasional Rp4,25 triliun.
“BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Dirjen, Deputi dan Dirut BUMN terkait dengan Penyertaan Modal Negara. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh melakukan penelaahan. Terkait kunjungan kerja BAKN ke Labuan Bajo NTT kali ini, kita melihat ada pengembangan kawasan pariwisata baru. Oleh karenanya kita berharap pemerintah konsisten dalam hal ini. Jangan setelah ini diberikan PMN kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Wahyu.
Wahyu berharap ke ada konsistensi pemerintah untuk bisa membangun Labuan Bajo menjadi lebih maju sebagai destinasi wisata.
“Kalau di sini tidak diberikan tambahan PMN lagi barangkali pengembangan kawasan ini akan mubazir,” tuturnya. (duk)
