ASN OKU Harus Netral dalam Gelaran Pilkada OKU 2020

Ketua Koordinator Kabupaten Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS), Prendi Alhafiz

Laporan: Syandi Fran Widodo

Palembang, Sumselupdate.com – Ketua Koordinator Kabupaten Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Prendi Alhafiz mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bersikap netral menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam Pilkada OKU pada 9 Desember mendatang.

Bacaan Lainnya

Meskipun dalam aspek legalitas, netralitas ASN telah diatur UU No.5/2014 tentang ASN, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 37/2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Parpol, dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang ASN  berpolitik. Namun, masih saja ditemukan kasus keterlibatan ASN dalam perhelatan pilkada.

“ASN OKU harus menjunjung tinggi netralitasnya dalam perhelatan Pilkada OKU, jangan sampai terlibat dalam perhelatan politik dan mengesampingkan tugas pokoknya yaitu sebagai abdi negara dan melayani masyarakat. Sanksinya sudah sangat jelas,” tegas Prendi, Sabtu (5/12/2020).

Lanjutnya, kenapa ASN OKU harus netral setidaknya ada tiga alasan dasar. “Yang pertama, karena tanggung jawabnya terhadap publik, yang kedua karena kewenangan dan kekuasaannya dan yang ketiga karena ASN merupakan objek pengawasan,” ujar Prendi.

Prendi menuturkan sebagai tanggung jawabnya sebagai pelayan publik ASN harus menjunjung tinggi netralitasnya, tidak terpengaruh kepentingan perorangan ataupun kepentingan politik sesaat. “Jadi jangan abaikan kepentingan publik oleh ASN,” tegas Prendi.

Lebih lanjut Prendi menjelaskan,  dengan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya,  ASN merupakan kelompok yang rentan dipengaruhi serta berpihak pada salah satu pasangan calon dalam Pilkada OKU.

“ASN memiliki kekuatan birokrasi dan juga mempunyai kewenangan yang berdampak pada masyarakat luas, yang sewaktu-waktu dapat bisa digunakan dalam pilkada untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” ucap Prendi mengungkapkan kekhawatirannya.

Oleh karena itu, Prendi meminta Bawaslu OKU untuk serius mengawasi netralitas ASN Kabupaten OKU, dengan harapan terwujudnya pemilukada OKU yang bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang amanah. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.