Muarabeliti, Sumselupdate.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2017 resmi disahkan sebesar Rp 1.451.139.661.625, dengan beberapa catatan.
Seperti disampaikan juru bicara Komisi I DPRD Mura, Ahmad Syahroni yang meminta agar Bagian Protokol Setda Mura yang tidak pernah hadir rapat komisi dalam dua tahun pembahasan. Padahal, rapat tersebut sangat penting untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kami juga meminta seluruh SKPD memenuhi tata cara pengelolaan keuangan yang baik, dengan tujuan menujuang program Bupati Mura sesuai KUA-PPAS 2017,” tegas Ahmad Syahroni dalam paripurna dengan agenda laporan komisi-komisi dewan atas nota keuangan RAPBD 2017.
Selain itu, kinerja camat juga menjadi sorotan komisi I, sebab camat memiliki tugas menciptakan iklim kondusif di wilayahnya masing-masing. Sebab itu akan berdampak terhadap laju perekonomian masyarakat desa.
Saran yang sama juga disampaikan komisi II DPRD Mura, melalui juru bicara nya Tumiran. Mereka meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia, guna menghindari inflasi daerah.
Menurut Tumiran, Disperindag harus mengoptimalkan potensi-potensi yang tersedia dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini.
Sedangkan Komisi III melalui juri bicara Srie Wahyuni meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berbenah diri, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, mereka juga meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan mutu pelayanan untuk menuju Mura Sempurna Sehat, sesuai visi dan misi Bupati Mura H Hendra Gunawan.
Serta Komisi III juga meminta BUMD Mura Makmur dan Mura Energi dibubarkan, karena tidak pernah hadir dalam rapat pembahasan di komisi. Padahal, wakil rakyat mempunyai tugas mengetahui apakah BUMD ini memiliki kontribusi atau tidak dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apabila dua BUMD ini tidak punya kontribusi, kami merekomendasikan untuk dilakukan pembubaran,” tegas Hj Srie Wahyuni.
Sedangkan, hasil laporan Komisi IV DPRD Mura didapati kalau Bapeda Mura kurang pro aktif dalam menjalankan tugas, maka mereka menyarankan agar Bapeda merangkul perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur. “Kita juga meminta PUBM meningkatkan fungsi pengawasan nya, agar pengerjaan proyek tidak asal-asalan,” tegasnya. (ain)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
