Bandung, Sumselupdate.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan setuju agar pembangunan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial. Namun, masih banyak hal yang harus dipikirkan ke depan khususnya terkait label Sekolah Rakyat yang terkesan sebagai sekolah anak miskin.
“Yang harus diingat Pemerintah adalah labelling terhadap sekolah tadi. Jangan sampai anak-anak yang sudah lekat dengan dikotomi bahwa dia anak miskin. Kemudian dia sekolah menjadi labelling dari sekolah kemiskinan,” kata Selly di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (27/03/2025).
Selly berharap perlu terobosan lain agar nama sekolah rakyat dapat memberikan nilai positif bahkan menjadi kebanggaan bagi anak-anak yang sekolah di sana. Agar nama Sekolah Rakyat bisa memberikan nilai positif, anak-anak yang bersekolah tadi punya kebanggaan, dia dibiayai Pemerintah dan suatu saat mereka bisa menjadi orang sukses dan hebat seperti keinginan Presiden maupun Kemensos.
Dia juga mengingatkan, Sekolah Rakyat yang berbentuk boarding school dengan anggaran hampir Rp100 miliar diharapkan mampu memikirkan dari segala macam aspek, dimulai dari kurikulum, tenaga pengajar dan lain sebagainya.
“Yang harus disadari mengenai kurikulum ini tanggung jawab siapa. Pasti Kemendikdasmen, kemudian terkait dengan tenaga pengajar bagaimana? karena tidak mudah menentukan siapa yang berhak menjadi guru di sekolah tersebut,” tuturnya.
Baca juga : Adies Kadir: DPR RI Pantau Indikator Ekonomi dan Jamin Stabilitas Pasar
Berikutnya lagi penentuan siswa kadang kategori masuk di sekolah rakyat anak-anak miskin dan anak yang miskin ekstrem.
Dikatakan, menjadi masalah klasik siapa yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat, apakah anak tergolong miskin atau miskin ekstrem. Karena, faktanya, untuk menentukan data tersebut saja masih membutuhkan koordinasi berbagai pihak.
Baca juga : BAM DPR RI Bingung dengan Program Tiga Juta Rumah, Pengembang Keluhkan Ketidakjelasan
“Hari ini kita ada yang namanya DTS yang mengelola dari DTKS menjadi DTSEN. DTSEN setiap pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota mereka kesulitan untuk bisa memilah milah tadi. Tentu saja saya berharap DTSEN inikan kolaborasi antara DTKS kemudian data dari Bappenas yang menurut kami harus tepat sasaran. Paling penting lagi support anggaran dari Pemerintah Pusat seperti yang disampaikan 100 miliar ini. Itu bukan uang kecil di saat kita sedang melakukan efisiensi, tentu harus ada regulasi payung hukum yang memperkuat tentang keberadaan sekolah rakyat tadi karena melibatkan beberapa K-L,” tuturnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
