Anggota Komisi VI DPR Desak Kejakgung Tindaklanjuti Indikasi Kerugian Negara Ratusan Miliar di Indofarma

Minggu, 2 Juni 2024
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina

Jakarta, Sumselupdate.com — Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendesak Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk menindaklanjuti temuan indikasi kerugian negara ratusan miliar di PT Indofarma Tbk (INAF).

Sebagaimana diketahui, tanggal 20 Mei 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif terhadap PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya kepada Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyebutkan adanya indikasi pidana dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang merugikan negara Rp 371,83 miliar.

Read More

“Saya berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti temuan ini dengan serius untuk menjaga integritas keuangan negara,” ujar Nevi di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Nevi menilai kasus ini bisa menjadi momentum bagi Kementerian BUMN memperbaiki implementasi aturan Good Corporate Governance (GCG) dan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

Berdasarkan konferensi pers virtual 21 Mei 2024, Staf Khusus Menteri BUMN mengatakan, permasalahan keuangan Indofarma dipicu oleh anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM) yang tidak menyetorkan dana Rp470 miliar dari hasil penjualan produknya.

“Kondisi ini mengakibatkan Indofarma kesulitan membayar gaji karyawan yang sejak tahun 2023 ditanggung induk perusahaannya, Biofarma. Namun, Biofarma kini mulai membatasi pembayaran tersebut. Kasihan karyawan yang sudah bekerja, tapi belum mendapat haknya,” katanya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini merujuk pada laporan keuangan PT Indofarma Tbk. Kinerja keuangan BUMN ini menunjukkan tren negatif. Pada tahun 2020, perusahaan masih mencatat laba Rp27,58 miliar. Tahun 2021, Indofarma mengalami kerugian Rp37,58 miliar dan tahun 2022 kerugian tersebut membengkak hingga Rp428,46 miliar.

Hingga September 2023, kerugian tercatat mencapai Rp 191,69 miliar, salah satunya disebabkan menurunnya penjualan obat generik yang diproduksi perusahaan.

“Sebagai perusahaan terbuka, PT Indofarma Tbk diwajibkan memberikan penjelasan terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait potensi kecurangan atau fraud yang terjadi. Direksi dan Komisaris harus menjelaskan langkahbyang telah mereka lakukan selama lebih dari dua tahun kasus ini berlangsung. Transparansi penting menjaga kepercayaan publik dan investor,” tuturnya.

Nevi menekankan, pentingnya penegakan sanksi hukum yang tegas jika ditemukan tindak pidana dilakukan jajaran manajemen PT Indofarma. “Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa pelaku penyimpangan mendapatkan hukuman setimpal,” tegas Nevi.

Selain menyoroti peran manajemen Indofarma, Nevi juga menekankan bahwa Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi menyeluruh.

“Evaluasi tersebut harus mencakup pengaturan pengawasan dari induk perusahaan, anak perusahaan, dan cucu perusahaan di bawah Biofarma serta BUMN lain yang memiliki struktur serupa. Langkah ini penting untuk memastikan sistem pengawasan berjalan efektif dan mencegah penyimpangan di masa mendatang,” jelasnya.

Selama ini, Kementerian BUMN telah mengeluarkan berbagai aturan terkait Good Corporate Governance (GCG) dan nilai-nilai Akhlak BUMN. Namun, aturan tersebut perlu diperbaiki dan diimplementasikan lebih baik di lapangan.

Kejadian di Indofarma bisa menjadi titik tolak untuk memastikan aturan GCG dan Akhlak BUMN bukan sekadar slogan semata, tetapi diterapkan secara nyata dan menghasilkan dampak terukur.
Dia berharap agar kejadian di Indofarma dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMN.

Nevi juga mendorong seluruh karyawan, direksi, dan komisaris BUMN untuk mematuhi aturan GCG dan nilai-nilai Akhlak BUMN. Dengan demikian, integritas dan profesionalisme BUMN dapat terjaga, dan perusahaan ini dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian negara.

“Saya menekankan pentingnya kerja sama antara BPK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian BUMN dalam menangani kasus ini. Saya berharap agar investigasi dan penegakan hukum dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Kami di DPR juga mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung upaya yang dilakukan demi menjaga keuangan negara,” papar Nevi. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts