Anggota DPRD Sumsel Minta Penyaluran PKH Libatkan Lurah dan RT

Logo PKH

Palembang, Sumselupdate.com – Banyaknya keluhan warga mengenai tidak tepatnya sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel H.M. Husni Thamrin, hal itu karena tidak dilibatkannya aparatur daerah yakni Lurah dan RT dalam seleksi penerima bantuan.

Oleh karena itu, menurutnya dalam waktu dekat ini dirinya akan segera mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, guna menyampaikan persoalan keluhan warga mengenai PKH yang tidak tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

“Akan kita sampaikan persoalan ini ke Kemendagri, dengan harapan Kemendagri berkoordinasi dengan Kementrian Sosial (Kemensos)RI, agar seleksi penerima bantuan Program PKH ini dapat melibatkan unsur aparatur daerah seperti lurah dan RT, sehingga penyaluran bantuan PKH tersebut benar benar dirasakan masyarakat miskin” ujar Husni Thamrin, Senin (17/12/2018).

Dilanjutkannya, Hal ini diketahui berdasarkan informasi ketua RT khusunya di wilayah Alang-alang lebar, Sukarami, Kemuning, Sako, Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Timur I, Ilir Timur II dan Ilir Timur III, seleksi penerima bantuan PKH ini hanya dilakukan oleh Tim Pendamping dan tidak melibatkan Ketua RT, sehingga banyak warga yang merasa seharusnya patut menerima tetapi tidak menerima bantuan tersebut.

“Ini fakta yang terjadi di lapangan, dan pemerintah pusat harus mengetahui, karena tujuan dari PKH ini sangat baik yakni membantu masyarakat miskin, sehigga yang kita harapkan program ini benar benar dirasakan oleh mereka (masyarakat miskin-red),” ungkapnya.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ditambahkan Husni menjadi penting dalam melakukan pendataan warga yang akan menerima bantuan dari PKH melibatkan ketua RT dan lurah, karena yang mengetahui langsung warga yang patut dan tidak patut menerima adalah ketua RT dan Lurah.

“Kan yang mengetahui warga yang miskin di wilayah RT adalah ketua RT, artinya jika ketua RT dalam penyaluran Program PKH ini dilibatkan maka akan tetap sasaran dalam pendataan penerima program PKH, seperti sebelumnya ada pembangian beras Miskin (Raskin) ketua RT yang mendata penerima dan tidak ada keluhan warga, semuanya berjalan dengan baik, nah harapan kita dalam penyaluran program PKH ini juga seperti itu” tegasnya. (tra)pkh

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Komentar

  1. Penyaluran dana PKH mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun data yang dikirim ke pemerintah pusat tidak pernah diperbaharui (update) oleh aparat desa (Ketua RT, Lurah, Kades) dan biasanya sebagian besar data warga yang tercantum masih berdasarkan kedekatan antara warga dengan aparat desa. Pendamping PKH tidak berani untuk mengusulkan warga yang sudah masuk daftar usulan untuk dilepaskan sebagai penerima bantuan meskipun warga tersebut sudah dianggap mampu.
    Dalam hal ini dibutuhkan perlindungan bagi para Pendamping PKH dari Pejabat terkait (Camat, Kadin, Bupati, Gubernur)