Anggota DPR: Turunan UU TPKS Harus Segera Dibuat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah.

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap pemerintah  segera membuat aturan turunan atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) yang berupa peraturan pemerintah (PP) dan Perpres.

Pasalnya, sejak UU tersebut diberlakukan empat bulan,  belum ada tanda-tanda terbitnya PP atau perpres, meskipun aturan turunan itu diberi waktu maksimal dua tahun.

Bacaan Lainnya

“Saat pembahasan UU itu pemerintah harusnya  sudah paham dan menyiapkan PP atau perpres yang menjadi satu paket dengan UU. Masyarakat berhak  mengawal PP dan perpres supaya segera mungkin terbit supaya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim,” ujar Luluk kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Menurut Luluk, aparat penegak hukum selain bisa menangkap dan menetapkan tersangka kepada pelaku TPKS, juga bisa memenuhi hak-hak lain korban.

Seperti pemulihan psikologis, restitusi serta denda bagi pelaku, dan kebutuhan lain yang bisa diasesmen  pendamping korban.

Setelah aparat penegak hukum menangkap dan menetapkan tersangka, lanjut Luluk, maka secepatnya hak-hak korban juga dipenuhi.

Seperti pemulihan psikologis, restitusi serta denda bagi pelaku, dan kebutuhan lain. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual itu segera mungkin menggunakan UU TPKS karena segala prosedur dan mekaniske ketika ada hambatan dalam penanganan bisa diatasi dengan cepat.

“Misalnya terkait bukti, korban itu bisa menjadi saksi atas dirinya,” tutur politisi Fraksi PKB tersebut.

Dikatakan, denda itu dibebankan kepada pelaku terkait dengan hak korban yang dirugikan. Untuk pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun denda bisa sampai Rp1 miliar.

Kalau denda itu tidak bisa dibayarkan oleh pelaku, maka bisa diganti dengan hukuman penjara.

Sedangkan restitusi, nilainya didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan, lamanya ancaman pidana, dan kondisi ekonomi pelakunya.

Dia menambahkan yang menilai dan menetapkan restitusi itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pengadilan. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.