Jakarta, Sumselupdate.com- Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa, Johan Rosihan merespon rencana pemerintah mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Johan menilai rencana impor tersebut malah memberatkan neraca perdagangan pangan dan berakibat terus memperluas ketergantungan impor pangan dengan negara lain.
“Saya menilai Program MBG ini patut didukung karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan siswa kita secara nasional, semoga program ini memberikan nutrisi baik yang dapat meningkatkan kualitas siswa di semua sekolah namun pelaksanaan program ini jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti menambah jumlah impor pangan. Padahal masih banyak alternatif lain selain memperluas impor,” ujar Johan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Dikatakan, pelaksanaan program MBG seharusnya dapat dilakukan dengan mendayagunakan potensi lokal. Sebab selama ini tingkat impor kita sangat memprihatinkan. Coba bayangkan selama ini kebutuhan daging sapi dan kerbau sebanyak 54% berasal dari impor apalagi susu yang 80% berasal dari impor.
Dia pun menyoroti agar program MBG dilaksanakan sebagai bentuk intervensi gizi untuk meningkatkan status gizi siswa yang menu makanannya berasal dari potensi lokal seperti sayuran, ikan dan telur.
“Misalnya untuk kebutuhan protein dari program MBG, dapat diwujudkan dengan menu makan ikan, karbohidratnya dari pangan lokal serta jenis makanan lain dari potensi lokal. Karena yang terpenting dari program MBG adanya menu gizi seimbang yang diberikan kepada para siswa dan bukan terpaku pada menu tertentu seperti daging dan susu,” jelas Johan.
Dia menabahkan, lebih baik pemerintah mengidentifikasi potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari pelaksanaan program MBG.
Beberapa pertimbangan lanjut dia yang harus dihitung pemerintah untuk kesuksesan program Makan Bergizi Gratis ini.
“Agar program ini berhasil diperlukan anggaran memadai, manajemen logistic yang bagus, strategi kolaboratif dan teknologi inovatif, maka diperlukan penguatan pendidikan gizi pada semua kalangan masyarakat. Jadi bukan dengan memperluas impor yang hanya menguntungkan segelintir pihak namun menciderai kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.
Alasan lain, menurut Johan, penggunaan bahan pangan sebagai kearifan lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat sekolah dan memiliki kesinambungan yang tinggi. Jadi pada program ini pemerintah dapat memberi perhatian pada pendayagunaan bahan pangan local yang potensial dan sebagai bentuk pemantapan ketahanan pangan nasional.
“Saya yakin penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi basis intervensi gizi yang akan mengurai segala persoalan yang terkait dengan gizi masyarakat seperti stunting, gizi kurang dan program ini dapat memberikan efek untuk mengatasi persoalan gizi di tengah masyarakat kita,” tutur Johan. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
