Survei Sebut 41% Warga Tolak Divkasin, Anggota DPR: Jangan Anggap Remeh

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, Sumselupdate.com – Indikator Politik Indonesia menemukan sebanyak 41% warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi Covid-19 dalam surveinya. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh survei tersebut.

“Jadi menurut saya ini adalah temuan yang serius di mana ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin dan itu jumlahnya 41 persen. Karena itu saya kira temuan ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (21/2/2021) seperti dikutip dari detikcom.

Bacaan Lainnya

Dia menyebut temuan dalam survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus berupaya melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara serius dan masif kepada masyarakat.

“Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepunuhnya, belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makannya mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” ucap Saleh.

Menurut Saleh, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebab, kata dia, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.

“Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” kata Ketua DPP PAN ini.

Seperti diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait vaksinasi COVID-19. Hasilnya, sebanyak 54,9 persen warga bersedia divaksinasi, sedangkan 41 persen warga tidak atau kurang bersedia.

Metode survei ini dilakukan secara by phone karena situasi pandemi ini belum memungkinkan secara lebih masif melakukan survei face to face. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan ‘Jika vaksin Covid-19 sudah tersedia, apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19? …(%)?‘. Sebanyak 15,8 persen menyatakan sangat bersedia, 39,1 persen menyatakan cukup bersedia, 32,1 persen menyatakan kurang bersedia, 8,9 persen menyatakan sangat tidak bersedia, 4,2 persen tidak jawab atau tidak tahu.

“Data kami menunjukkan survei Indikator 1-3 Februari yang menyatakan sangat bersedia itu 15,8 persen, cukup bersedia 39,1 persen, jumlahnya kurang lebih 55 persen nasional,” kata Burhanuddin dalam YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (21/2).

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan sebanyak total 41 persen warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi. Padahal survei tersebut dilakukan setelah Presiden RI Joko Widodo divaksinasi Covid-19 sehingga, menurutnya, Jokowi kurang berpengaruh terhadap peningkatan orang yang bersedia divaksinasi.

“Yang mengagetkan secara pribadi meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden menjadi orang pertama untuk di vaksin itu masih banyak yang gak bersedia total itu 41 persen, rinciannya 32,1 kurang bersedia, sangat tidak bersedia 8,9 persen,” ujarnya.

Sementara itu, responden yang menjawab tidak atau kurang bersedia divaksinasi mengemukakan berbagai alasan, di antaranya ada yang khawatir adanya efek samping yang belum ditemukan atau tidak aman sebanyak 54,2 persen, vaksin tidak efektif sebesar 27 persen, tidak membutuhkan karena badan sehat sebanyak 23,8 persen, tidak mau membayar untuk mendapat vaksin sebanyak 17,3 persen.

Ada juga yang beralasan vaksin mungkin tidak halal sebanyak 10,4 persen. Ada yang berpendapat banyak orang yang akan mendapat vaksin sehingga saya tak perlu divaksin sebanyak 5,9 persen, serta ada yang berpendapat tidak mau divaksin karena tidak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin sebesar 3,1 persen, dan alasan lainnya 11 persen. (adm3/dtc)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.