Jakarta, sumselupdate.com – Anggota Banggar DPR RI Dave Akbarshah menegaskan, APBN 2025 diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijakan yang bisa memberikan dorongan khusus pada pemerintahan baru mendatang.
Sehingga, APBN 2025 perlu menyesuaikan dengan sejumlah regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Hal tersebut disampaikan Dave Akbarshah dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartarto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Dikatakan, APBN 2025 akan dilaksanakan pemerintah yang baru. Perwakilan pengusaha bisa memberikan masukan yang mungkin mendongkrak APBN nanti.
Regulasi baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu bisa memberikan dorongan khusus di pemerintahan yang baru untuk lonjakan pertumbuhan ekonomi, apakah itu harmonisasi perpajakan, undang-undang cipta kerja,” tutur Dave.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sebut Sangat Mungkin Pendukung Hak Angket Lebih Banyak
Apalagi kata dia, pemerintahan ke depan memiliki tantangan dan juga target besar seperti makan siang gratis.
Dia menambahkan, para pakar ekonomi yang hadir dalam rapat tersebut dapat memberikan masukan dan aspirasi untuk pembahasan pendahuluan APBN 2025. Masukan dan aspirasi krusial agar strategi yang tercantum dalam APBN 2025 bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara di tengah transisi pemerintahan baru sekaligus gejolak geopolitik.
Sebagaimana diketahui pada agenda ini, Banggar DPR RI menilai investasi memainkan peran penting sebagai salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi saat ini. Maka, pada pembahasan pendahuluan APBN 2025 ini akan mempertimbangkan untuk menjaga tingkat investasi tetap stabil karena investasi berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga : Daftar Calon Anggota DPR RI Berpeluang Lolos ke Senayan Dapil Sumsel I dan II
Salah satunya adalah investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. PSN diharapkan bisa menarik investor domestik maupun asing untuk berinvestasi. (duk)