Palembang, Sumselupdate.com-Pemerintah Provinsi Sumsel akan melayangkan surat kepada Menteri Keuangan RI terkait masalah defisit anggaran yang dihadapi menyusul imbas pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sekolah tingkat SMU/SMK.
Dampak dari pengalihan tanggungjawab tersebut telah menyebabkan masalah keuangan di Pemprov Sumsel yang berbuntut dengan membengkaknya anggaran untuk gaji tenaga honorer dan perbaikan sekolah di tahun 2017 sebesar Rp300 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL Tobing, Selasa (27/12/2016) mengatakan surat yang akan ditandatangi Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu sebagai alternatif solusi atas masalah defisit anggaran yang dihadapi daerah.
Lebih lanjut Laonma menuturkan, rekomendasi dari Dirjen Keuangan Daerah sebelumnya untuk memangkas APBD 2017 karena dianggap terlalu berat karena daerah dihadapkan pada kondisi sulit untuk menyelesaikan masalah keuangan yang belum selesai tahun ini.
“Teralu berat kalau kita harus pangkas lagi anggaran. Katakanlah utang pihak ketiga yang sudah jelas di depan mata, lalu kita juga belum tahu hasil evaluasi Kemendagri untuk APBD 2017. Kami akan coba untuk surati ibu Menteri, itu salah satu alternatif,” ujar Laonma.
Raperda tentang APBD Sumsel 2017 ditetapkan Rp7,89 triliun. Diakui Laonma, upaya menyurati Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberi jalan keluar dari masalah defisit anggaran yang dihadapi.
Bila tidak, Pemprov Sumsel tetap akan mencari solusi alternatif lainnya lewat RAPBN perubahan 2017. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
