Muaraenim, Sumselupdate.com – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 telah usai khususnya di Bumi Serasan Sekundang yakni kabupaten Muaraenim, namun proses politik dan demokrasi masih menjadi perdebatan panas di masyarakat.

Tak sedikit pihak yang menyebut proses penyelenggaraan pemilu tidak adil dan setara, karena diduga adanya kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan yang dilayangkan oleh Pasangan Calon (Paslon) H Nasrun Umar (HNU) dan Lia Anggraini no urut 3 dari empat Paslon yang mengikuti kontestasi pada Pilkada Muaraenim tahun 2024 yang dimenangkan oleh Paslon nomor urut 2 H Edison dan Hj Sumarni sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih periode tahun 2024-2025 berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Muaraenim pada Selasa, (03/2024) lalu.

Dimana, dalam Rapat pleno tersebut perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim, nomor urut 01, Ahmad Rizali-Shinta Paramita Sari memperoleh 37.710 suara, nomor urut 02, Edison-Sumarni memperoleh 114.258 suara, nomor urut 03, Nasrun Umar-Lia Anggraini memperoleh 105.053 suara dan nomor urut 4, Ramlan Holdan dan Rapi Alex Chandra memperoleh 37.751 suara.

Dengan hasil tersebut paslon no urut 3 mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan adanya kecurangan dan ketidak netralan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU kabupaten Muaraenim.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Paslon nomor urut 3 yaitu OC Kaligis kepada awak media beberapa hari lalu. Akan tetapi kondisi seperti itu penting untuk mendorong revitalisasi demokrasi pasca Pemilukada tahun 2024 dengan memperkuat pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan.

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) kabupaten Muaraenim Endang Saputra Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah kabupaten Muaraenim, menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang inklusif untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Menurutnya demokrasi sejati harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Untuk mencapai hal tersebut pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan merata sangatlah penting.

“Demokrasi kita pasca Pilkada tahun 2024 memerlukan revitalisasi dengan membangun kembali pengawasan dan keseimbangan yang kuat dalam pemerintahan,” ungkapnya, Rabu (10/12/2024) pada awak media.

Kemudian, Endang mengatakan bahwa demokrasi yang berkembang dengan baik adalah demokrasi yang memungkinkan suara dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat didengar dan dihargai. Dimana, ia meyakini melalui pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dapat membentuk masyarakat yang kritis, sadar akan hak-hak dan kewajiban sehingga mampu mendukung proses konsolidasi demokrasi dengan lebih baik.

“Kehadiran oposisi yang kuat, konstruktif dan mengutamakan kepentingan rakyat merupakan salah satu prasyarat revitalisasi demokrasi kita hingga nantinya pembangunan diharapkan di Bumi Serasan Sekundang dapat tercapai serta terlaksana dengan baik hingga akhirnya bencana menimpa kabupaten Muaraenim 5 tahun lalu tidak terulang kembali. Dimana kita ketahui dalam kontestasi Pilkada kabupaten Muara Enim Paslon terpilih yakni nomor urut 2 didukung oleh tiga Parpol di eksekutif yakni PDI Perjuangan 6 kursi, Golkar 5 kursi dan Nasdem 5 kursi dimana dari ketiga Parpol ini ada 16 kursi di legeslatif dari total 45 anggota DPRD kabupaten Muaraenim,” tegasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perbaikan demokrasi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, karena untuk memperkuat demokrasi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan masyarakat umum. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang solid itu, akan dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat fondasi demokrasi menuju masa depan yang lebih baik.

“Maka, momen Pilkada tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk mengoreksi segala bentuk penyimpangan penggunaan kekuasaan dan manipulasi kepentingan rakyat melalui penguatan konstitusi, penataan regulasi, keseimbangan kekuatan dalam pemerintahan, dan pendidikan kewarganegaraan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa demokrasi haruslah menggema dengan suara-suara kritis dan berdebat yang sehat. Dimana, demokrasi sejati adalah demokrasi yang penuh dengan perdebatan dan keberagaman pendapat guna menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah adalah hak yang harus dilindungi dalam sebuah negara demokratis.

“Dalam demokrasi, kita tidak boleh diam. Kita harus gaduh. Demokrasi yang terlalu sunyi dan tidak kritis bukanlah demokrasi yang sejati. Maka itu, kita selaku masyarakat tidak boleh diam dan menerima segala kebijakan pemerintah karena tanpa dikritisi merupakan bentuk pembiaran penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan,”tegasnya.

Ia juga mengingat seringkali elit pemerintahan menginginkan masyarakat untuk tetap diam dan pasif, dengan dalih menjaga stabilitas politik. Hal itu merupakan kesalahan dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi.

“Masyarakat haruslah aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan, karena itulah esensi dari sebuah negara demokratis. Ketika masyarakat terus-menerus diam demokrasi akan terancam. Ketika suara rakyat tidak didengar dan tidak diindahkan, maka kontrol terhadap pemerintahan akan lemah dan berpotensi membuka celah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Maka itu, kita harus berani bersuara. Kita tidak boleh takut untuk menyatakan ketidaksetujuan. Itu adalah hak kita sebagai warga negara dalam sebuah negara demokratis,” tandasnya.

Sementara itu, Tahta Amrilah yang juga kader Angkatan Muda Muhammadiyah sekaligus Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Muara Enim mengatakan, perhatian terhadap konsolidasi demokrasi pasca Pemilu dan Pilkada tahun 2024 menunjukkan kesadaran pentingnya menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi, terutama setelah periode pemilihan umum yang menjadi ujian bagi stabilitas dan kualitas demokrasi. Terlebih menurutnya, tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi pemerintah, semua partai politik ingin memiliki untuk menjalankan wewenang.

“Kita ketahui bersama meskipun setiap partai politik pada dasarnya ingin berkuasa, penting untuk memperhatikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, oposisi bagi partai adalah kecelakaan, karena itu banyak yang pragmatis. Jika pemerintahan bisa berjalan dengan baik, maka mayoritas di parlemen harus mendukung. Oleh sebab itu, tidak ada yang salah apabila pemenang pemilu ataupun Pilkada mengajak partai politik bergabung dan bersama-sama membangun daerahnya dalam hal ini kabupaten Muara Enim,”tegas Bung Tahta sapaan akrab tokoh muda Muara Enim ini.

Namun ia menjelaskan, bahwa konsolidasi demokrasi mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan memperkuat institusi-institusi demokrasi, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang ada mengingat apa yang sudah terjadi di kabupaten Muara Enim kurun waktu 5 tahun terakhir pasca terjadinya OTT oleh KPK.

“Pemilu dan Pilkada 2024 adalah momentum krusial yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk merefleksikan kelemahan-kelemahan dalam sistem politik dan melakukan perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas demokrasi. Begitupun, banyak pihak yang ingin penyelenggaraan pemilu 2024 ini dikoreksi dan dievaluasi, sebab pemilu berjalan diatur oleh orang-orang pemerintahan atau yang memiliki uang. Maka dari itu jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu terulang kembali,”tutupnya

Terakhir, Tahta mengajak seluruh elemen di kabupaten Muara Enim untuk bersatu padu mendukung Bupati dan wakil bupati terpilih agar dapat menjalankan program demi mensejahterakan masyarakat kabupaten Muara Enim

“Mari kita bersama-sama bergandengan tangan serta bahu membahu mendukung Bupati dan wakil bupati terpilih dalam menjalankan Programnya hingga apa yang dicita-citakan guna mensejahterakan masyarakat kabupaten Muara Enim terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (**)