Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD AM Akbar Supratman mengingatkan, tekad pemerintah memperbaiki dunia pendidikan tidaklah mudah.
Terbukti masih banyak infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman dan terluar NKRI masih jauh dari kata layak.
Banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Sehingga para guru mengajar beberapa kelas sekaligus. Masih ada siswa-siswi belajar di tempat tidak layak. Juga, banyak sekolah tidak ditunjang infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai.
Akibatnya, saat harus berangkat atau pulang dari sekolah, murid dan para guru harus berjuang keras bahkan menyabung nyawa, apalagi saat musim penghujan seperti sekarang.
“Karena itu, dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Termasuk oleh anggota legislatif, MPR, DPR dan DPD. Mereka bisa menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ditingkat pusat. Apalagi, bagi anggota DPD, mereka harus lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk urusan pendidikan,” kata AM Akbar Supratman usai menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge. Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue. Acara tersebut berlangsung di Denpasar Bali, Jumat (13/12/2024).
Menurut Akbar, selama ini sebagian anggaran pendidikan sudah terserap untuk meningkatkan gaji para guru, baik negeri maupun swasta. Ke depan pemerintah akan menambah anggaran honorarium para pengajar, dan memberikan makan bergizi gratis bagi siswa.
Artinya, bukan tidak mungkin anggaran yang digunakan untuk memenuhi infrastruktur pendidikan tidak sebanyak sebelumnya.
Selain masalah infrastruktur, kemajuan dunia pendidikan di Indonesia juga terkendala dengan tingginya masalah kemiskinan, pengangguran dan kelaparan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus memberantas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan adalah pilihan tepat.
“Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan tekadnya memerangi ketiga persoalan tersebut, sampai ke akar-akarnya. Dan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran juga kelaparan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat,” tambah Akbar
Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi, pemerintah pusat sudah bertekad menyelesaikan sebagian persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Yaitu kemiskinan, pengangguran dan kelaparan.
“Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan dunia pendidikan. Kalau masalah kemiskinan, pengangguran dan kelapaan selesai, keinginan meningkatkan mutu dunia pendidikan akan lebih mudah,” tegas Akbar.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
