Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci jumlah komposisi Menteri yang didapat partainya di kabinet Prabowo.
“Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah kursi yang akan diberikan bagi Partai Gerindra. Saya belum menghitung. Belum ada angka pasti dan belum ada posisi yang pasti. Ini semua masih terus dicocokkan ini pas atau tidak,” kata Muzani di Gedung DPR Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Muzani enggan menyebut siapa saja nama kader Partai Gerindra yang telah diusulkan mengisi pos menteri di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
“Ya akan kita perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat dan diusulkan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Dia menganggap siapapun diusulkan pimpinan parpol untuk mengisi pos menteri merupakan sosok yang dianggap ahli di bidangnya.
“Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan parpol dalam pengajuan nama dan posisi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto,” tutur Muzani.
Baca juga : Ketua DPR RI Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa
Namun, Muzani tak menampik apabila saat ini baik Prabowo, Gibran dan para pimpinan parpol koalisi telah melakukan pembicaraan mengenai nama yang akan mengisi pos menteri pada kabinet mendatang.
“Ya saya kira dengan makin dekatnya putusan MK, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif baik menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi maupun dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah,” jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Muzani, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri merupakan pembantu presiden.
Baca juga : Anggota Komisi V DPR RI: Rest Area Tol Jadi Buffer Zone Pelabuhan Merak Harus Representatif
Sehingga, sebagai pembantu Presiden syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan maupun yang dibicarakan dalam debat Capres-Cawapres.
Dikatakan, memahami dan menyetujui program Presiden dan Wapres merupakan suatu keharusan karena menteri adalah pembantu presiden.
“Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan Presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan Presiden,” tegas Muzani.
Mengenai jabatan menteri koordinator (menko) nanti sebaiknya diisi para profesional atau kader parpol, Muzani mengingatkan tidak ada dikotomi mengenai profesional dan kader parpol yang dianggap layak mengisi pos menteri.
“Kami menganggap tidak ada dikotomi orang profesional dan orang parpol. Orang parpol bisa juga menjadi orang profesional, karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang-orang yang memiliki bidang profesi tertentu,” tutur Muzani.
Muzani kembali menegaskan, siapapun sosok yang diajukan pimpinan parpol koalisi maka dianggap sebagai orang yang profesional dan ahli di bidangnya.
“Karena itu apa yang diajukan pimpinan parpol terhadap nama-nama itu kami anggap orang-orang ahli dan profesional dalam bidangnya,” kata Muzani.
Legislator asal Dapil Lampung 1 ini pun memastikan koalisi yang dibangun pemerintahan Prabowo-Gibran berlandaskan pada kebersamaan di antara para parpol pengusungnya.
“Kontribusi dalam Pilpres itu bagaimana menghitungnya? Apa iya itu menjadi semua? Tapi begini sebagai sebuah kebersamaan dalam sebuah koalisi saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wapres. Ini untuk menetapkan komposisi susunan menteri dan itu akan dibicarakan dengan presiden dan wapres untuk membahas hal itu,” kata Ahmad Muzani. (duk)
