Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergi dengan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam pembentukan, analisis, dan evaluasi produk hukum daerah.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi dan koordinasi implementasi kerja sama yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, Selasa (27/10/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Slamet Iman Santoso. Ia hadir bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ismail dan Analis Kebijakan Ahli Pertama Eka Trishea.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Devy Ingson Syahputera, Kepala Bagian Umum Fibriyani, serta Kepala Bagian Persidangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Erlina.
Pembahasan difokuskan pada optimalisasi kerja sama dalam perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), analisis dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda), serta pendampingan penyusunan Raperda inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat.
Slamet Iman Santoso mengatakan, keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sejak tahap awal penyusunan regulasi penting untuk meminimalkan potensi disharmoni dan memastikan kualitas substansi rancangan.
“Kami mendorong agar koordinasi dilakukan sejak tahap perencanaan Propemperda. Semakin awal Perancang dilibatkan, semakin besar ruang untuk memastikan dasar kewenangan, materi muatan, dan teknik penyusunan telah selaras sehingga proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih efektif,” ujar Slamet.
Menurut dia, evaluasi terhadap produk hukum yang telah berlaku juga perlu dilakukan secara berkala agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang lebih tinggi.
Selain pembentukan regulasi, audiensi tersebut membahas penguatan Indeks Reformasi Hukum melalui optimalisasi pengelolaan JDIH DPRD Kota Pangkalpinang.
Ketersediaan dokumen hukum yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses dinilai penting untuk mendukung transparansi serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan, kolaborasi dengan DPRD Kota Pangkalpinang perlu terus diperkuat agar regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang baik dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pembentukan regulasi daerah harus dilakukan secara terencana, harmonis, dan berbasis kebutuhan hukum masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel siap memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi produk hukum agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif,” kata Johan.
Ia menambahkan, penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Dokumen hukum yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses akan memperkuat transparansi serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi hukum. Sinergi ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Hukum di daerah,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sepakat memperkuat komunikasi serta pendampingan secara berkelanjutan dalam perencanaan, pembentukan, dan evaluasi produk hukum daerah.
Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi yang berkualitas, responsif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Kota Pangkalpinang.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
