Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberlanjutan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dan koordinasi kedua instansi di Pangkalpinang, Senin (26/10/2026), dengan salah satu fokus pembahasan adalah peningkatan kapasitas paralegal yang bertugas memberikan dukungan layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa dari total 2.232 paralegal yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru sekitar 800 orang yang telah memiliki sertifikat Certified Paralegal Legal Assistant (CPLA).
Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kompetensi paralegal agar pelayanan Posbankum dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Iman Santoso. Rombongan turut didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail, Analis Hukum Ahli Pertama, Galih Ardi Primadi, serta peserta magang Hub Kemenaker.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Mirwan.
Dalam audiensi tersebut, Iman Santoso mengatakan, koordinasi ini bertujuan mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membangun kerja sama untuk memperkuat kapasitas paralegal yang bertugas di Posbankum desa dan kelurahan.
“Penguatan kapasitas paralegal menjadi langkah penting untuk memastikan Posbankum Desa/Kelurahan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Iman.
Darlan menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Babel. Ia menyatakan dukungan terhadap penguatan Posbankum, khususnya melalui pemberdayaan paralegal sebagai unsur pendukung pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Johan Manurung menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan informasi dan pendampingan hukum.
“Posbankum harus menjadi garda terdepan dalam memberikan akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan merata. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan agar keberadaan Posbankum dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Johan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi paralegal untuk mendukung pelayanan hukum yang berkualitas hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, pembekalan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan diperlukan agar paralegal mampu membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang dihadapi serta mengarahkan mereka untuk memperoleh layanan yang sesuai.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Babel dan Dinas Sosial dan PMD diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pembekalan paralegal, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Posbankum, serta menjaga keberlanjutan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses keadilan sekaligus memperkuat peran Posbankum dalam memberikan informasi dan dukungan layanan hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
