Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II dengan sistem teleconference ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh.
Dalam kegiatan ini, hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, di antaranya Asisten I Pemerintah dan Kesra, Anas Maruf, serta sejumlah Kepala Dinas dan Inspektur Pembantu. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dua Ranperkada penting, yaitu tentang tata cara transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa dan kebijakan serta strategi daerah dalam penyelenggaraan air minum tahun 2026-2029.
Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh mengungkapkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang mendukung transaksi nontunai.
“Peraturan yang kita bahas ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Rapat Harmonisasi ini juga membahas kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita perlu menyusun kebijakan yang memungkinkan penyelenggaraan air minum berjalan secara efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan regulasi yang ada,” tambah Rahmat Feri Pontoh.
Pada kesempatan tersebut, Asisten I Pemerintah dan Kesra Kabupaten Bangka Tengah, Anas Maruf, memberikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Babel dalam pengharmonisasian Ranperkada. Ia berharap, hasil dari rapat ini dapat menghasilkan peraturan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atas kerja sama yang telah terjalin baik.
“Kami di Kemenkum Babel akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyusun peraturan yang berkualitas, yang tidak hanya mendukung pembangunan tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap harmonisasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah,” ujar Johan Manurung.
Dengan upaya ini, diharapkan Kabupaten Bangka Tengah dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
