Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) terus memperkuat langkah dalam mendorong capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat Tim Kerja IRH yang digelar oleh Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Selasa (14/4/2026), di Ruang Rapat Teleconference Kanwil Kemenkum Babel.
Rapat yang dimulai pukul 13.30 WIB itu dipimpin Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, dan dihadiri seluruh anggota Tim Kerja IRH.
Dalam arahannya, Rahmat Feri Pontoh menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan IRH sangat bergantung pada sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif, khususnya dalam proses pengunggahan data dukung.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat, termasuk dalam mengidentifikasi kendala serta memberikan asistensi agar proses penginputan data dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas penguatan mekanisme koordinasi melalui peran Ketua dan Sekretaris Tim Kerja sesuai alur yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai penting agar komunikasi dengan pemerintah daerah berjalan lebih efektif dan terstruktur.
Selain itu, monitoring secara berkala menjadi perhatian utama guna memastikan proses pengunggahan data dukung IRH dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.
Tim Kerja IRH juga diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem maupun aplikasi yang digunakan. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan dinilai penting sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pencapaian IRH merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
Ia mengapresiasi langkah Divisi P3H dalam memperkuat koordinasi dan pengelolaan data guna mendukung capaian tersebut.
“Pencapaian Indeks Reformasi Hukum ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenkum, tetapi juga merupakan upaya kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. Kami berharap kerja sama terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” ujar Johan.
Melalui penguatan koordinasi, monitoring, serta peningkatan kualitas data, Kanwil Kemenkum Babel optimistis target capaian Indeks Reformasi Hukum dapat terpenuhi dan berdampak pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi di daerah.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
