PBB, Sumselupdate.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, membentuk satuan tugas (satgas) untuk merancang mekanisme teknis guna menjaga kelancaran jalur maritim di Selat Hormuz, khususnya untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan.
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan langkah ini diambil di tengah konflik Timur Tengah yang terus berlanjut dan berpotensi meningkat.
“Gangguan pada perdagangan maritim melalui Selat Hormuz berisiko menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan kemanusiaan dan produksi pertanian dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Dujarric dalam konferensi pers, Jumat (27/3).
Menurutnya, mekanisme tersebut dirancang untuk memfasilitasi perdagangan penting, termasuk distribusi pupuk dan bahan baku terkait, dengan tetap menghormati kedaulatan negara serta hukum internasional.
PBB juga melaporkan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan melalui World Health Organization mulai kembali normal, terutama dari pusat logistik di Dubai.
Namun, situasi di kawasan tetap memprihatinkan. PBB mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya intensitas konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Dujarric menegaskan bahwa eskalasi konflik harus segera dihentikan agar tidak memperburuk kondisi sipil.
“Hizbullah harus menghentikan serangan ke Israel, dan Israel harus menghentikan operasi militernya di Lebanon yang berdampak besar pada warga sipil,” tegasnya.
Lebih dari satu juta warga Lebanon dilaporkan telah mengungsi akibat konflik, atau sekitar seperlima dari total populasi negara tersebut. Sementara itu, UNICEF mencatat sekitar 19.000 anak mengungsi setiap hari.
Di wilayah Palestina, situasi juga terus memburuk. OCHA melaporkan korban jiwa dan meningkatnya serangan terhadap warga sipil di Tepi Barat.
Sejak awal eskalasi, lebih dari 150 serangan pemukim telah terjadi di sekitar 90 komunitas, menyebabkan korban serta kerusakan properti. Bahkan, hampir 1.700 warga Palestina terpaksa mengungsi sejak awal tahun 2026.
Di Jalur Gaza, upaya penyaluran bantuan masih terus dilakukan meski menghadapi berbagai hambatan, seperti pembatasan akses, gangguan rantai pasokan, serta kondisi keamanan yang belum stabil.
PBB menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi untuk mencegah dampak krisis yang lebih luas, terutama terhadap sektor kemanusiaan dan ketahanan pangan global.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
