Jakarta, Sumselupdate.com – Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM.
Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lain diharapkan menjawab tuntutan publik.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh Kementerian.Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara sederhana.
Menurut Willy, banyak lapisan yang harus dipertimbangkan matang.
“Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan dalam pembahasan peta jalan harus dipertahankan dalam implementasinya. Sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar progresif dan terukur,” kata Willy di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Dikatakan, suasana kebersamaan pembahasan yang menghasilkan peta jalan perlu dipertahankan agar solusi yang dihasilkan bisa baik dalam kemufakatan. Dia menekankan kebersamaan tersebut penting agar fase-fase keberhasilan yang sudah dilalui sebelumnya dapat dilanjutkan.
Baca juga : Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Korea Selatan, BKD DPR RI Bahas Penguatan Dukungan Legislasi
“Negara ini dibangun dengan musyawarah. Semua didialogkan tidak ada menang-menangan. Kalau ini terjadi di dalam implementasi peta jalan, saya yakin hasilnya akan semakin progresif. Kita sudah belajar dari upaya yang sama di periode lalu untuk tidak mengulanginya,” tegasnya.
Willy menambahkan, penyelesaian justisial maupun non justisial terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu memang diperlukan. Pembelajaran dari banyak negara di dunia menunjukan dua jalur yang tidak terpisah di dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Bahkan, jika dilihat lebih mendalam, upaya untuk mengembalikan hak-hak korban menjadi konsentrasi penting dari praktek banyak negara lain.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sebut Tumpukan Kayu Berbagai Jenis Penuhi Badan Sungai
“Perspektif korban harus dikedepankan agar penyelesaian ini dirasakan keadilannya bagi para korban dari masa lalu. Sambil kita terus memperbaiki mekanisme-mekanisme dan sistem untuk masa depan. Harus ada ketegasan dalam mekanisme hukum dan kejelasan dalam mekanisme rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban. Ini yang kita lihat dari peta jalan yang sudah di-launching,” tuturnya.
Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem itu juga menuturkan komitmen besar Presiden Prabowo dalam bidang HAM harus dijawab dengan langkah strategis yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus ditempatkan dalam konteks implementasi peta jalan dimaksud.
“Celah apapun yang terbuka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus dimanfaatkan. Namun kita perlu membangun secara strategis dengan tetap mengedepankan kemanfaatan bagi para korban,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
