Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, Komisi X berkomitmen meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun.
Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Demikian disampaikan Hetifah dalam forum legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’.
“Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang bahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas nanti kita mau tingkatkan menjadi 13 tahun,” kata Hetifah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/7/025).
Hetifah pun menyinggung kondisi pendidikan saat ini, di mana anak-anak di Tanah Air rata-rata belum lulus pada tingkat SMP.
Menurut Hetifah, kualitas pendidikan menjadi wajah sebuah negara.
“Karena kalau rata-rata anak sekolah di Indonesia ini kan kurang dari 9 tahun, jadi sebenarnya mereka belum lulus SMP secara rata-rata. Jadi kita harus ada percepatan, harus didongkrak lagi, malu lah,” katanya.
Baca juga : BKSAP DPR RI: Tarif AS 19 Persen Langkah Strategis di Masa Sulit
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap upaya pemerataan pendidikan nasional.
Paling penting, kata Hetifah, Kepala Negara punya kemauan politik dalam membangun pendidikan di Tanah Air. Salah satunya, melalui penambahan anggaran untuk pendidikan.
“Kami mengharapkan di ada perhatian dari Pak Presiden langsung. Kalau memang sekarang pendidikan kita masih seperti itu, maka perlu ada satu political will yang lebih besar terkait dengan penganggaran,” tuturnya.
Baca juga : Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
Hetifah juga menyampaikan harapan Komisi X DPR RI agar bisa mendefinisikan maksud dari anggaran pendidikan dalam RUU Sisdiknas. Dengan begitu, anggaran untuk pendidikan benar-benar bisa dialokasikan secara tepat.
“Dan memang mendukung visi Indonesia Emas yang terkait dengan pembangunan SDM. Jadi ke situ ya ini nya, arahnya dari sisi pengaturan,” katanya.
Wakil Rakyat dari Kalimantan Timur itu berharap ada pernyataan yang jelas khusus soal pendanaan. Misalnya, ketegasan bahwa pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam dana pendidikan dan sebagainya.
Dia mengingatkan bila pendidikan, bahkan sejarah bangsa Indonesia terbangun karena adanya partisipasi dari sektor manapun. Untuk itu, dia beeharap semua pihak berkontribusi membangun sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
“Jadi kita justru ingin siapapun warga negara Indonesia ikut berkontribusi mencapai tujuan pendidikan,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
