Jakarta, sumselupdate.com – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus melakukan pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara penempatan, Selasa (15/8/2023). Pelepasan dengan skema government to government (G to G) atau pemerintah ke pemerintah ini, masih dilakukan ke negara penempatan Korea Selatan (Korsel).
Dalam kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dia dibenci oknum aparatur pemerintah, lantaran membela nasib PMI yang kerap dirugikan. Meski begitu, Benny mengaku tidak gentar dan tidak ambil pusing.
“Makanya saya paling tidak disenangi oknum-oknum seperti itu, karena dia merasa bisnisnya hilang. Buat istri kedua, istri ketiga, nggak ada lagi’. Ya peduli amat,” ujar Benny dalam pidatonya di Menara Peninsula Hotel, Jakarta.
Oknum-oknum tersebut, lanjut Benny, adalah yang mencari untung di atas penderitaan PMI. Misalnya memeras PMI dengan cara mematok tarif murah atas dolar yang mereka tukarkan. Penukaran dolar di bandara dilakukan dengan cara paksa.
“Dulu PMI tiba di Tanah Air diperas oknum tertentu di bandara, dipaksa menukarkan dolar ke loket-loket yang diduga milik oknum pejabat tertentu,” tutur Benny.
Selain itu, oknum aparatur pemerintah ini juga memaksa PMI pulang ke kampung halaman dari bandara, dengan menumpang kendaraan yang telah disediakan. Tarif dari menumpang kendaraan bermotor ini sangat mahal.
“Dulu mereka dipaksa naik mobil, kendaraan roda empat, naik bus. Ini juga bisnis pejabat tertentu. Ayo kita buka. Apakah kejahatan ini harus terus berlangsung? Nggak boleh!,” jelas Benny.
Jika ada PMI tiba di Bandara kemudian didatangi pemeras dan menggiring mereka agar dolarnya ditukar di loket yang telah ditentukan.
“Satu dolar harusnya Rp13 ribu dikasih Rp10 ribu, itu kan jahat,” katanya.
Benny mengecam aksi oknum yang memeras PMI tersebut dan segera mengambil tindakan.
“Beberapa waktu lalu saya lihat PMI dipaksa naik bus, ke Lampung, ke Semarang, Malang, Surabaya dan Bandung dengan tarif tinggi.
Dikatakan, BP2MI telah mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan ini dengan mendirikan pos-pos pelayanan yang fungsinya mengedukasi dan melindungi PMI dari aksi-aksi pemerasan. Benny bahkan meminta PMI memviralkan jika masih ada oknum melakukan hal serupa.
“Kalau nggak nanya pos kita pelayanan untuk memberi tahu, ‘Mobil ini harganya sekian, jangan lebih tinggi dan sebagainya’. Mana yang berani sekarang?. Bahkan saya perintahkan PMI, ‘Jika Anda mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak hormat, videokan!’. Hukum mereka dengan sanksi sosial, viralkan, viral is justice,” papar Benny.
“Karena, tidak boleh satu manusia mana pun termasuk pejabat yang merendahkan, menghinakan para pahlawan devisa, pekerja migran Indonesia,”jelas Wakil Ketua Umum Hanura itu.
Menurut Benny sudah sepatutnya PMI dimuliakan, khususnya oleh negara. Sebab, mereka salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Peran penting PMI selama ini ditutup-tutupi. Ini, tidak terlepas dari peran oknum aparatur pemerintah tadi, yang menganggap PMI sebagai pekerja rendahan serta orang-orang bermasalah. Cara pikir inilah akan terus dibenahi Benny.
“Sumbangan pekerja migran setiap tahun ke negara kita Rp159,5 triliun saudara-saudara. Itu sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas, gila nggak? Fantastis!,” kata Benny.
Sehingga ketika mindset seperti itu di kepala pejabat, maka perilakunya menjadi jahat kepada pekerja migran Indonesia. Tidak ada respek, tidak ada penghormatan apa pun, bahkan mereka menjadi objek pemerasan. Ini era keterbukaan. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
