Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah polemik kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini.
Belum selesai masalah kelangkaan, kini pemerintah berencana akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.
Menurut Anggia, anggaran besar BPDPKS Rp130-an triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Untuk subsidi migor curah hanya 7,6 triliun, sementara untuk biodiesel 110,03 T.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia di Media Centre DPR RI, Jakarta, Rabu (25/5)
“Negara kita dalam konteks ini benar-benar dzolim anggaran segitu banyak, tapi kita enggak menggunakan secara proper,” tegas Anggia
Sebagian besar dipakai buat biodiesel, Anggia mempertanyakan siapa pihak yang menikmati itu, padahal penyumbang anggaran, pungutan ekspor adalah petani sawit rakyat.
“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani menyumbang pungutan itu, anggaran itu, jawabannya ke sana-kemari dan enggak jelas dan kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, intuk anggaran yang besar sekarang dikelola BPDPKS,” tutur Anggia.
BPDPKS lanjut Anggia, tidak lebih dari sekedar EO (Event Organizer) tidak jelas posisinya dalam perbaikan infrastruktur sawit dalam negeri.
Itu sebab, Anggia mendukung kinerja BPDPKS agar dievaluasi.
“Menurut saya memang perlu dibedah dan dievaluasi penggunaan anggaran dan kebijakannya,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia menilai migor seharusnya tidak menjadi polemik apabila peruntukannya dieksekusi secara tepat. Dia mempertanyakan transparansi BPDPKS.
Misalnya terkait bio diesel, itukan program-programnya, plasma sawit rakyat, karena kita enggak menutup mata selama ini BPDPKS ataupun kebijakan terkait program BPDPKS ini di-endusnya cepet banget sama penegak hukum juga, sebelum ada penyimpangan seharusnya dilakukan pencegahan bukan ditindak.
Anggota Komisi VI DPR F-NasDem Rudi Hartono Bangun juga menyoroti dana besar BPDPKS yang sangat minim untuk sawit rakyat dan peran pejabat terkait dalam kelangkaan migor.
“Kalau pejabat kita kompak, aparatur hukum, polisi, jaksa DPR semua kompak mengawasi termasuk Pak Presiden tidak terjadi kelangkaan migor,” ujar Rudi. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
