Minimarket Waralaba Tidak Libatkan Pelaku UKM Lokal, Legislatif PALI Minta Pemkab Evaluasi Izin

Selasa, 29 Maret 2022
Plang salah satu minimarket di Kabupaten PALI

PALI, Sumselupdate.com — Ketua Komisi III DPRD PALI, Iip Fitriansyah menyayangkan keberadaan minimarket waralaba yang tidak melibatkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di kabupaten PALI.

Ditambahkannya bahwa keberadaan minimarket di PALI saat ini memang dari sisi lain disambut masyarakat karena menyediakan lengkap kebutuhan masyarakat, tetapi dari sisi manfaat bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) selain membunuh pedagang kecil, pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner makanan ringan tidak satupun dijadikan mitranya atau produk UKM dari PALI tidak pernah dilirik untuk dibantu pemasarannya.

Read More

“Ada beberapa pelaku UKM yang berniat menitipkan barangnya ke minimarket namun syarat rumit dan bertele-tele. Harusnya keberadaan minimarket harus mampu merangkul pelaku UKM bukan mempersulit bahkan syaratnya kami nilai untuk menindas pelaku UKM,” tegas Iip Fitriansyah didampingi anggota Komisi III Husni Thamrin.

Selain itu, keberadaan minimarket waralaba tersebut juga yang semakin banyak, perlahan-lahan membuat usaha pedagang kecil nyaris gulung tikar.

“Usaha pedagang kecil saat ini kembang kempis, banyak pedagang mengadu ke dewan yang mengaku bahwa pembeli setiap hari bisa dihitung jari, itupun kebanyakan saat minimarket sudah tutup. Yang lebih sakit lagi kata pedagang kecil adalah ketika beli kontan ke minimarket, saat ngutang ke warung kecil. Untuk itu, kami berharap pemerintah lebih peka terhadap permasalahan ini, karena kalau terus diberi izin keberadaan minimarket, secara perlahan membunuh usaha rakyat kecil,” tambahnya.

Saat krisis minyak goreng pun, Iip Fitriansyah menilai minimarket seolah mempermainkan harga minyak goreng, pasalnya saat minyak goreng diberlakukan harga eceran tertinggi Rp14 ribu per liter, seluruh minimarket jarang menjual minyak goreng, namun saat HET dicabut, minyak goreng banjir dengan harga selangit.

“Tentunya ini harus disikapi serius oleh pemangku kebijakan. Jangan asal mengeluarkan izin tapi harus perhatikan juga nasib rakyat kecil. Kami berharap evaluasi, dan bila perlu sesekali sidak minimarket, terlebih saat ini negara kita tengah alami krisis minyak goreng, apabila ditemukan minimarket nakal lebih baik cabut izinnya,” tandas politisi partai Nasdem itu. (ans)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts