Laporan: Novrico Saputra
Pagaralam, Sumselupdate.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyerahkan SK penugasan dan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) serta kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2021 kepada Badan Usaha Penerima Penugasan dan Gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Seremonial penyerahan SK JBT dan JBKP ini dilaksanakan di rumah dinas Walikota Pagaralam yang juga dibarengi dengan silaturahmi antara BPH Migas dengan Pemkot Pagaralam, Jumat (5/3/2021).
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, SK tersebut diberikan kepada Walikota Pagaralam Alpian Maskoni sebagai pengawas.
“Berdasarkan hasil penilaian tim seleksi dan sidang komite BPH Migas, penyaluran JBT tahun 2020 hanya dua badan usaha. Sementara untuk penyalur JBKP hanya ditugaskan kepada PT Pertamina,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk kuota BBM solar subsidi masing-masing konsumen pengguna transportasi khusus ditetapkan kuota per triwulan.
Dikatakannya, BPH Migas akan melakukan verifikasi realisasi setiap tiga bulan. Di mana hasilnya akan digunakan untuk menetapkan kuota tri wulan berikutnya.
“Jadi nanti kuota berikutnya bisa naik bisa turun berdasarkan verifikasi tersebut,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan, upaya pemerintah dalam mengalokasikan BBM bersubsidi harus menjadi fokus semua pihak.
Ke depannya, Indonesia mempunyai sejumlah opsi untuk melakukan langkah penghematan BBM misalnya dengan program substitusi. “Tentu saja, program ini butuh waktu untuk melaksanakannya,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni dalam sambutannya menjelaskan, terkait dengan realisasi kuota BBM subsidi di Kota Pagaralam pada tahun 2021, ada penurunan kuota dibandingkan tahun 2020.
Maka dari itu, Alpian berharap ke depannya bisa semakin sinergi antara Pemerintah Kota Pagaralam dengan BPH Migas.
“Permasalahannya di Pagaralam menopang beberapa daerah tetangga yang aktifitas keseharianya kebanyakan di Kota Pagaralam,” jelasnya.
Menurutnya, distribusi BBM ini telah melalui berbagai macam proses dan selalu ada defisit.
Pemerintah meminta dua hal, agar hal tersebut tak berlarut-larut. Pertama imbauan kepada masyarakat, stake holder serta pelaku untuk menghindari hal tersebut.
“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini ke depannya kuota BBM akan di tambah sebagaimana penjelasan terkait permasalahan yang ada,” harapnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
