Palembang, Sumselupdate.com – Isu calon kepala daerah bersih dari korupsi dan tidak tersangkut perbuatan asusila menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Tingginya biaya politik dalam tahapan hingga terpilih diduga kuat akan berdampak mencetak pemimpin yang sarat akan penyelewengan terhadap uang negara yang dikelola di daerah bersangkutan.
Haryanto peneliti dari Lembaga Kajian Publik Indonesia dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Fabsocialfood, Sabtu (27/02) siang menyampaikan biasanya seorang kandidat yang akan ditonjolkan seolah selalu yang terbaik.
Padahal sebenarnya belum tentu juga yang baik-baik, bisa jadi yang diusung tersangkut sebuah kasus, katakan misalnya narkoba atau bahkan kasus asusila.
“Isu korupsi permaslahan lain biasanya memang jarang dikedepankan, misalkan saja masalah isu narkoba, dan isu asusila, sehingga peran media dan rakyatlah penting dikedepankan mengkoreksinya.” Urainya
Oleh karenanya faktor integtritas juga sangat penting bagi para calon yang akan maju menjadi pemimpin di suatu daerah.
Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Syawaludin akademisi dari UIN Raden Fatah Palembang, ia menyebutkan biaya politik tinggi ditahapan pilkada belum lagi tekanan dari partai pengusung membuat cela bagi pejabat ketika berkuasa berusaha untuk mengembalikan uang biaya politik dengan cara tidak wajar.
“Hal itu pula yang membuat tingkat kepercayaan terhadap kandidat yang diusung oleh partai politik relatif rendah, tapi siapa juga yang bisa menjamin kalau yang memimpin dari non parpol tidak korupsi atau melakukan hal-hal yang memalukan lainnya,” tuturnya.
Menurutnya yang terpenting semua pihak ketika melakukan penjaringan, bisa mendapatkan kandidat calon pemimpin yang memiliki moral yang baik.
Sementara ditempat yang sama Andreas Leonardo akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri)menyebutkan kalau pemerintahan dibangun dari integritas maka akan terbentuk pemimpin sesuai yang diharapakan oleh masyarakat, yakni pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi daerahya.
“Logikanya sebuah pilkada dibuat untuk mencari pemimpin birokrasi, jadi jaringlah pemimpin yang memiliki kemampuan mengkoordinir birokrasi yang baik,” tegasnya. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
