Palembang, Sumselupdate.com – Pengamat Politik dari Universitas Taman Siswa, Joko Siswanto mengatakan, rencana pemekaran Palembang yang sempat dideklarasikan awal pekan lalu, belum saatnya dilakukan.
Proses pemekaran harus dilihat efektivitasnya, apakah pemekaran tersebut berasal dari masyarakat atau hanya keinginan elit politik semata.
“Keinginan itu perlu juga dikaji lebih lanjut. Pemekaran tidak hanya dari luas wilayah saja, tapi harus melihat aspek lainnya,” ujarnya, Kamis (13/6/2019).
Pertimbangan aspek lainnya, yakni ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, potensi ekonomi, potensi mengelola keuangan, dan masih banyak aspek pertimbangan lainnya.
“Semua aspek tersebut akan ada kaitannya dengan otonomi daerah pada pemekaran Palembang. Jadi, pemekaran tidak hanya memenuhi persyaratan. Namun lebih kepada alasan dan mengapa perlu pemekaran,” terangnya.
Adapun dari segi geografis, sambung Joko, Palembang Seberang Ulu belum saatnya dilakukan pemekaran. Proses pemekaran harus memenuhi adminitrasi pemerintahannya, bukan hanya aspirasi politik yang bersifat emosional.
“Sebenarnya, pemekaran itu karena masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam pelayanan pemerintah. Tujuan pemekaran itu sendiri dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sehingga, Joko menyatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu mengkaji lebih dalam rencana pemekaran tersebut serta meminta masukan dari berbagai pihak terkait, karena pemekaran bukan persoalan yang mudah diputuskan. (tra)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
