Baturaja, Sumselupdate.com – Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Ogan Komering Ulu (OKU) menyatakan kecewa dengan tindakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten OKU terkait pembatalan sepihak proyek pembangunan fisik di lingkungan Disdik OKU.
Awalnya, anggota dewan sudah mengundang secara resmi pihak Disdik, pada Selasa (14/6), namun tidak juga datang. Padahal, para wakil rakyat ini sudah menunggu sejak pagi.
Bahkan, para anggota dewan ini terlihat termangu menunggu kedatangan pihak Disdik setempat, sejak pukul 10.00 WIB, sesuai jadwal. Namun hingga pukul 12.00 WIB lebih, tamu yang ditunggu tak kunjung datang.
Ketua Komisi I DPRD OKU, Yopi Sahrudin mengatakan, bahwa memang hari ini pihaknya sengaja memanggil pihak Disdik. Dengan maksud meminta klarifikasi terkait pembatalan kegiatan fisik pembangunan, baik di tingkat PAUD, TK, SD maupun SMP.
“Ada 15 kegiatan/proyek fisik pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD 2016 yang dibatalkan. Padahal, itu sudah dianggarkan,” kata Yopi didampingi anggota DPRD lainnya, Iwan Munandar SE dan Yudhi Purna Nugraha SH.
Disesalkan dewan, informasi pembatalan proyek itu sudah lama terdengar di lapangan. Namun, surat pembatalan dari Disdik sendiri baru mereka terima kemarin.
“Kami baru terima (surat) itu kemarin, melalui saudara Iwan Munandar (anggota Komisi I lainnya). Iwan sendiri tahu mengenai informasi tersebut dari seorang Kepala Sekolah (Kepsek) yang menelepon terkait pembatalan beberapa kegiatan tadi, padahal sudah dianggarkan. Kalau ini dibatalkan, kemana larinya. Kemudian surat Disdik itu diantarkan secara tidak resmi pula,” sesalnya.
Menurut Yopi, ke-15 kegiatan fisik yang dibatalkan itu merupakan hal yang dibutuhkan dan itu memang sudah diusulkan. Bahkan sudah dianggarkan di APBD tahun 2016 ini.
“Okelah, kalau memang batal kita tidak persoalkan, tapi kita ingin koordinasi dan mereka (Disdik) harus menjelaskan. Ini kegiatan kok putus di tengah jalan, gimana. Sedangkan total anggarannya senilai kurang lebih Rp2 M,” ungkap Yoppi.
Pihaknya menyesalkan adanya pembatalan 15 kegiatan fisik dimaksud. Padahal selama ini, komisi I DPRD selalu men-support apa yang diinginkan Disdik. (Yan)











