Wakil Ketua MPR: Haluan Negara Percepat Kemajuan Bangsa

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad saat bertemu Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi di Ruang Pertemuan Rektorat, Jimbaran, Bali, Senin (31/5/2021).

Bali, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, gagasan munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional bisa mempercepat kemajuan bangsa terutama dari sisi perekonomian.

Dengan PPHN pembangunan nasional akan terarah, berkesinambungan dan merata dari pusat sampai ke daerah, sesuai  amanat konstitusi dan Pancasila.

Bacaan Lainnya

Tujuan mulia inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya Universitas Udayana (UNUD), untuk bersama-sama berupaya mewujudkan.

“Saya berharap civitas akademica UNUD, turut berpartisipasi aktif  melakukan kajian ilmiah yang kemudian menghasilkan pemikiran luarbiasa terkait PPHN ini,” ujar Fadel, saat bertemu  Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi,  di Ruang Pertemuan Rektorat, Jimbaran, Bali, Senin (31/5/2021).

Buah pikir dari akademisi dinilai Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini sangat dibutuhkan, yakni untuk menjawab berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat terkait perlu atau tidak PPHN muncul.

Ada yang berpendapat perlu haluan negara karena berdampak baik buat rakyat. Namun, ada mengatakan haluan negara tidak perlu sebab akan mengubah UUD.

“Di situlah pentingnya MPR melakukan kegiatan serap aspirasi dengan menyambangi langsung UNUD dan perguruan tinggi lainnya. Masukan yang didapat, diharapkan akan memberikan angin segar di tengah pro kontra tersebut, sehingga akan muncul satu persepsi bersama  memahami PPHN,” katanya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini berharap di ujung tahun 2021, berbagai masukan, pemikiran dan hasil kajian dari akademisi dan tokoh-tokoh nasional lain telah rampung diterima MPR dalam bentuk naskah akademis atau bentuk lain.

Kemudian tahun 2022, MPR bisa  membentuk semacam Komite Adhoc, dan masuk tahun 2024, PPHN sudah jadi dan masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  “Nanti siapapun yang terpilih menjadi Presiden tinggal melaksanakan PPHN itu secara konsisten,” tambahnya.

Rektor Universitas Udayana, Anak Agung Raka Sudewi, SpS (K) mengapresiasi langkah MPR RI menggandeng kampus yang dipimpinnya turut serta ambil bagian  membahas PPHN.

Ke depan, UNUD akan membentuk tim untuk melakukan kajian akademik serta akan diperluas lagi dengan mengajak perguruan tinggi lainnya di Bali.

“PPHN ini semangat dan tujuan awalnya sangat baik terutama untuk menjadikan pembangunan nasional itu merata sampai ke daerah. Menurut saya, itu harus didukung agar terwujud,” tuturnya.

Di sesi akhir, secara resmi Fadel Muhammad menyerahkan bahan-bahan atau dokumen PPHN dan naskah Laporan Kajian PPHN yang dibuat oleh Badan Pengkajian MPR RI kepada Rektor. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.