Wakil Ketua MPR Dukung PKUB Inginkan Pemilu 2024 Damai dan Kondusif

Kamis, 3 Agustus 2023

Jakarta, Sumselupdate. com- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jakarta Pusat. Delegasi FKUB dipimpin Dr. Farhat Abdullah. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Komplek MPR DPR RI, Rabu (2/8/2023).

Pertemuan tersebut, rombongan FKUB menyampaikan harapan pemilu damai jelang Pemilu 14 Februari 2024. FKUB menginginkan kondisi yang kondusif, tidak saling curiga, termasuk mengeiliminir organisasi kemasyarakatan seperti FKUB.

“Adanya pembekuan bantuan anggaran dari pemerintah, yang terjadi sejak awal 2023 telah melumpuhkan kegiatan yang sudah terjadwal selama ini. Pembekuan bantuan juga sempat menimbulkan kekhawatiran FKUB akan dikerdilkan dari fungsi pokok,” kata Sekretaris FKUB Jakarta Pusat, Nanda Khairiyah.

Menanggapi harapan tersebut, HNW menegaskan, dukungan terhadap penguatan kerukunan umat beragama, agar Rakyat Indonesia pemilik kedaulatan dapat berperan serta hadirkan pemilu damai dan penuh kebahagiaan. Sesuai namanya pesta demokrasi sudah selayaknya umat beragama mengikuti dan mensukseskan Pemilu dengan kebahagiaan dan kedamaian.

Advertisements

Apalagi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu sangat besar, lebih dari Rp. 60 triliun. Karena itu sudah seharusnya bila pemilu bukan yang membuat pilu, melainkan dapat menyenangkan, tidak diliputi fitnah, pertikaian apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Karena tidak ada agama mengajarkan umat tidak rukun, melainkan kebaikan dan kerukunan.

Jika pemilu berlangsung adil dan jujur, itu sesuai ajaran semua Agama, karena akan memberikan hasil yang baik, menghadirkan maslahat dan menjauhkan dari segala mudharat yang merugikan kepentingan Rakyat dan Umat dan membahayakan keutuhan dan kerukunan bangsa dan negara.

“Inilah perlunya pemilu berbasiskan pengamalan etika beragama, akan jujur dan adil, sehingga hasilnya akan baik dan bisa diterima, dan menguatkan demokrasi dan persatuan Bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Mereka harus menjadi bagian yang mencerahkan dan menghadirkan pemilu sebagai pesta demokrasi yang menyenangkan, jujur serta adil. Bukan memfitnah, merusak, dan menyebar hoax, melanggar hukum, karena itu dilarang semua Agama,”kata HNW.

Dia juga menolak terhadap upaya pengkerdilan FKUB melalui pembekukan anggaran bantuan pemerintah. Sebaliknya, Ia mengusulkan lahirnya RUU tentang kerukunan umat bergama yang di dalamnya mengakui dan memperkuat keberadaan FKUB. Karena peran dan fungsi FKUB sangat jelas, dan tidak selalu bisa dilaksanakan pemerintah.

“Menyangkut izin pendirian rumah ibadah misalnya, persoalannya ada di tengah akar rumput, dalam dinamika kehidupan riil di tengah masyarakat plural. Jadi, penyelesaiannya bukan pada kecepatan pemerintah mengeluarkan surat izin. Bisa jadi, pemberian izin yang tergesa-gesa, malah menimbulkan bom waktu dikemudian hari. Tetapi, lebih baik mengajak seluruh masyarakat untuk berdialog, meski butuh waktu lebih lama, dan diantara mediatornya tokoh lintas agama yang terhimpun dalam lembaga FKUB”katanya.

HNW juga mengapresiasi terhadap kehidupan beragama yang tetap terjaga dengan baik diberbagai sektor kehidupan, sehingga upaya menjaga keberagaman dalam pluralitas sangat penting. Dan FKUB diharapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran disaat ada masalah, tetapi sejak awak bisa menumbuh kembangkan pola hidup yang toleran, saling menghormati, guyub rukun dan moderat satu dengan lain. “Semestinya pemerintah melaksanakan kewajibannya, bukan hanya menyuruh untuk hidup rukun tapi sarananya juga harus dipenuhi,”tegasnya.(duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.