Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengapresiasi terbentuknya Kaukus Tuberkulosis.
Bagi dia, pembentukan kaukus ini merupakan bukti nyata dari kerja keras Komisi IX DPR RI untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dengan memerangi penyakit tuberkulosis (TBC).
Pernyataan ini disampaikan Gobel saat membuka agenda peluncuran Kaukus Tuberkulosis di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dikatakan, di tengah kesibukan berbagai agenda politik Komisi IX tidak tong kosong nyaring bunyi.
“Di tengah persiapan pilkada, Komisi IX terus berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya mengatasi tuberkulosis. Saya salut dengan semangat Komisi IX,” kata Gobel dihadapan forum.
Tidak hanya apresiasi untuk Komisi IX DPR, Politisi Fraksi NasDem ini juga mendukung setiap upaya pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait bersama dengan pihak swasta baik nasional maupun internasional.
Dia menilai kolaborasi akan efektif jika terjalin berkesinambungan.
“Saya setuju dengan cara ini, menunjukan bagaimana kita bersikap dan berusaha mengantisipasi bahaya penyakit ini,” tegasnya.
Gobel menambahkan, upaya preventif harus dilakukan di tingkat industri, tidak hanya setingkat rumah tangga. Hampir sama seperti Covid-19, dukungan masif diharapkan untuk mencegah tuberkulosis di kalangan tenaga kerja.
Jika penyebaran tuberkulosis tidak tertangani efektif, dikhawatirkan bisa merusak roda perekonomian jangka pendek dan jangka panjang.
“Upaya preventif perlu mendapat perhatian karena dalam industri itu kondisi udara tidak bagus buat kesehatan. Inilah usaha yang perlu melibatkan banyak pihak,” tandas legislator Dapil Gorontalo itu.
Sebagai informasi, DPRI RI bersama Global Health Strategies (GHS) meluncurkan Kaukus Tuberkulosis. Pembentukan Kaukus melibatkan banyak pihak lintas sektor.
Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Wakil Presiden, Bappenas, BPJS Kesehatan.
Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, TNI, POLRI, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Soelianto Saroso dan 60 unsur non pemerintah serta 9 perwakilan dunia bisnis. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
